Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Satu Aplikasi Jutaan
Cerita
Indonesia
DOWNLOAD NOW!
Tribun
LIVE ●

PKS Tanyakan Sosok Bunda Putri Kepada Calon Kapolri

Sosok Bunda Putri muncul dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Sutarman di Komisi III DPR.

Editor: Gusti Sawabi

 
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sosok Bunda Putri muncul dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri Komjen Pol Sutarman di Komisi III DPR. Pertanyaan mengenai Bunda Putri pertama kali dilontarkan oleh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Buchori Yusuf.

Menurut Buchori, sosok misterius Bunda Putri semestinya dapat diungkap Polri tanpa menunggu KPK. Ia menyatakan polri jangan terjebak pada kasus korupsi kecil namun mengabaikan kasus korupsi besar, “Bunda Putri misalnya, polri sebenarnya bisa menghadirkan, kemana sebenarnya, siapa dia, jangan kasus hukum yang kecil dikejar tapi yang besar diabaikan,” kata Buchori Yusuf.

Buchori juga meminta Sutarman dapat mengklarifikasi soal kabar bisnis perhotelan yang dimiliki Sutarman di Palembang dan Bandung. Menurutnya berbisnis tidak dilarang asalkan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. “Tolong klarifikasi juga bisnis Bapak di perhotelan di Bandung dan Palembang,” imbuhnya.

Selain itu, Buchori juga menanyakan isu Sutarman mendukung salah satu capres di Pemilu 2014. Hal itu harus diklarifikasi untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap netralitas polri di bidang politik.

“Apakah ini betul? Kalau ini tidak betul dan berkembang ke depan kasihan Bapak,” katanya.

Mengenai sosok Bunda Putri juga ditanyakan oleh anggota Komisi III DPR asal Golkar Yorrys Yarewai. Menurut Yorrys, kesaksian orang soal Bunda Putri di pengadilan tindak pidana korupsi sudah di bawah sumpah. Apalagi, ujar Yorrys, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersikap emosional menanggapi kabar kedekatan dengan Bunda Putri.

Rekomendasi Untuk Anda

"Bapak akan diangkat jadi Kapolri apakah masalah Bunda Putri, polisi harus menunggu delik aduan, seperti Nazaruddin mengungkapkan KTP, Mendagri harus laporan ke Polda Metro Jaya, apakah Polri ikut proaktif isu yang berkembang agar tidak polemik kepanjangan," ujarnya.

Sumber: TribunJakarta
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
Atas