Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), MS Kaban, mengatakan menunda perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 bisa dilakukan jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa mengumumkan Daftar Pemilu Tetap (DPT).

Menurut Kaban, Indonesia memiliki pengalaman menunda Pemilu sehingga penundaan Pemilu bukanlah suatu masalah.

"Ditunda saja. Jangan salah, kita pernah menunda pemilu 10 tahun. Dari 1945 ke 1955. Jadi ada presedennya. Kita punya pengalaman. Menurut saya nggak ada masalah kok," ujar Kaban di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Menurut Kaban, amburadulnya DPT tidak terjadi hanya dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2014. Kaban mengatakan DPT Pemilu sudah bermasalah sejak belasan tahun lalu.

"Tapi kita kan tak bisa bebankan pemerintah yang dulu, pemerintah yang sekarang bertanggungjawab dong. Karena sekarang terjadi lagi, pemerintah yang sekarang lah yang bertanggung jawab. Nggak bisa dikatakan yang lalu lalu," terang bekas menteri kehutanan itu.

Kaban juga menyoroti kerja sama KPU dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Menurutnya, kerja sama dua lembaga tersebut hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilu.

"PBB berharap KPU membatalkan kerja sama dengan lemsaneg. Karena ini menambah ketidakpercayaan kita kepada KPU. Karena tidak ada di dunia ini pelaksanaan Pemilu yang melibatkan lembaga intelijen. Nah ini kan Lemsaneg terlibat jadi aneh, dunia pun merasa bertanya-tanya kok lembaga intelijen itu ikut-ikutan," kritik Kaban.

Sebelumnya, KPU kembali menunda pengumuman DPT atas rekomendasi Bawaslu dengan alasan masih ada 10 juta data yang valitasnya diragukan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) waktu itu membacakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu
2014 adalah 186.842.553 pemilih.

DPT tersebut terdiri dari pemilih laki-laki 93.544.429 pemilih dan pemilih perempuan 93.298.124 pemilih, dan 496 Kabupaten/kota, 6.649 kecamatan minus Kecamatan Nduga (Papua Barat), 80.801 desa atau kelurahan, minus Nduga dan TPS 545.362 TPS. KPU Nduga belum bisa melakukan rekapitulasi.