Laporan Wartawan Tribunnews, Eri Komar Sinaga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunda penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan
keputusan terbaik.

Menurut Hasto, DPT tidak hanya persoalan teknis namun juga menyangkut hak konstitusional warga untuk memilih. Oleh karena itu, Pemilu 2014 tidak sama dengan Pemilu 2009 yang DPT-nya bermasalah.

"Itu keputusan terbaik. Kami memberikan apresiasi. Pemilu 2014 tidak boleh seperti 2009 sebagai alat pemenangan Pemilu," ujar Hasto dalam diskusi bertajuk 'Pesta Demokrasi 2014: Untuk Indonesia Lebih Baik' di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (26/10/2013).

Walau demikian, lanjut Hasto, pihaknya menyayangkan banyak pihak lepas tanggung jawab dalam penyelesaian DPT tersebut. Hasto mengkritik pihak Kementerian Dalam Negeri selaku penyedia Data Potensial Pemilih Penduduk (DP4), melalui perekaman e-KTP, yang mengatakan tanggung jawabnya sudah selesai.

Sementara penyelenggara Pemilu, seperti Bawaslu dan KPU, juga tidak jelas bagaimana sikapnya dimana Bawaslu hanya mengatakan ada data sekitar 10 juta yang bermasalah.

Hasto mengatakan sebenarnya pihaknya juga ingin terlibat dalam pengujian atau validasi DPT. Hanya saja, kata dia, perangkat mereka tidak bisa bekerja maksimal karena perangkat mereka tidak selengkap Kemendagri atau penyelenggara Pemilu.

"Pemilu ke depan masih menjadi ancaman serius bagi Pemilu yang jujur dan adil," kata dia.

Sebelumnya, KPU kembali menunda pengumuman DPT atas rekomendasi Bawaslu dengan alasan validitas data. Komisi Pemilihan Umum (KPU) waktu itu membacakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 adalah 186.842.553 pemilih.

DPT tersebut terdiri dari pemilih laki-laki 93.544.429 pemilih dan pemilih perempuan 93.298.124 pemilih, dan 496 Kabupaten/kota, 6.649 kecamatan minus Kecamatan Nduga (Papua Barat), 80.801 desa atau kelurahan, minus Nduga dan TPS 545.362 TPS. KPU Nduga belum bisa melakukan rekapitulasi.