Pemerintah Harus Tegas Terkait Isu Alat Sadap Kedubes AS di Jakarta
Pemerintah harus berani tegas menyampaikan ketersinggungan kita atas kegiatan tersebut
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya menilai sikap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa untuk memanggil kuasa usaha di Kemenlu sudah benar. Hal itu untuk menjelaskan adanya dugaan kegiatan penyadapan yang dilakukan di Kedutaan AS di Jakarta.
"Pemerintah harus berani tegas menyampaikan ketersinggungan kita atas kegiatan tersebut," kata Tantowi ketika dihubungi, Rabu (30/10/2013).
Menurut Tantowi, penyadapan tersebut disamping tidak etis, juga dapat mengganggu hubungan bilateral kedua negara. "Penyadapan itu tidak etis," katanya.
Diketahui, Informasi mengenai aksi AS memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.
Disebutkan aksi penyadapan dilakukan gabungan dua badan rahasia AS - CIA dan NSA - yang dikenal dengan nama "Special Collection Service".
Amerika Serikat diketahui menyadap dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di kedutaan besarnya di beberapa negara di kawasan itu, termasuk kedutaan AS di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, seperti dilaporkan media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.