Tribunnews.com, JAKARTA - Ketua DPP Demokrat bidang Hubungan Luar Negeri Kastorius Sinaga berpendapat soal informasi dugaan penyadapan alat elektronik oleh Kedutaan Amerika Serikat (AS) di Jakarta terhadap para pejabat Indonesia tak perlu dibesar-besarkan.

"Saya kira hal penyadapan ini tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu menimbulkan keresahan disini karena itu masih merupakan dugaan," kata Kastorius ketika dikonfirmasi, Rabu (30/10/2013), malam.

Menurut dia dugaan penyadapan ini  perlu diklarifikasi secara diplomatik.

"Pemerintah Indonesia harus segera memverifikasi hal itu lewat saluran diplomatik demi menjaga hubungan bilateral yang baik antara Indonesia dan AS," ujarnya.


Informasi mengenai aksi AS  memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir  media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Disebutkan aksi penyadapan dilakukan gabungan dua badan rahasia AS yakni CIA dan NSA  yang dikenal dengan nama "Special Collection Service".

Amerika Serikat diketahui menyadap dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di kedutaan besarnya di beberapa negara di kawasan itu, termasuk kedutaan AS  di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, seperti dilaporkan media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Aksi AS memicu protes keras dari sejumlah Anggota Komisi I DPR yang membidangi hubungan luar negeri.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa telah melaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal informasi  tersebut.

"Yang saya ketahui Menlu telah melaporkan ke Bapak Presiden bahwa Menlu telah berkomunikasi dengan Kuasa Usaha Kedubes AS di Jakarta yang intinya menyampaikan protes dan keprihatinan yang mendalam atas berita adanya fasilitas pemantauan komunikasi intelejen di Kedubes AS di Jakarta," kata Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri,Teuku Faizasyah, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/10/2013).

Menurut Teuku, posisi pemerintah Indonesia sudah disampaikan Menlu dalam pembicaraan tersebut bahwa apabila berita termaksud benar, maka tindakan tersebut tidaklah bersahabat.

"Dan ini bertentangan dengann hubungan baik Indonesia dengan AS," ujar Teuku.

(aco)