TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Terkait kemungkinan penyadapan yang dilakukan Kedutaan  Amerika Serikat (AS) di Jakarta, Badan Intelijen Negara (BIN) sedang melakukan pendalaman informasi tersebut dengan meminta penjelasan counterpart Amerika Serikat yang ada di Jakarta.

Demikian disampaikan Kepala BIN, Marciano Norman, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (31/10/2013).

"Disamping itu BIN juga sedang mencari bukti dari berbagai sumber lainnya, sehingga hasilnya akan dapat memberikan gambaran mengenai ada tidaknya penyadapan tersebut," kata  Marciano.

Selanjutnya BIN, menurut Marciano, mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dengan memanggil Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) Amerika Serikat (AS) di Jakarta  untuk memperoleh klarifikasi resmi.

"Apabila klarifikasi tersebut menunjukkan indikasi positif, maka Pemerintah Republik Indonesia akan mengajukan protes keras terhadap Pemerintah Amerika Serikat atas keberadaan fasilitas penyadapan tersebut," kata Marciano.

Menurut Marciano ini merupakan pelanggaran terhadap etika diplomasi dan kedaulatan Indonesia yang tidak selaras dengan hubungan baik yang selama ini telah dibina oleh kedua negara diharapkan masyarakat memberikan kepercayaan kepada Pemerintah untuk melakukan pendalaman terhadap isu ini.

Informasi mengenai aksi AS  memata-matai Asia Tenggara termasuk Indonesia dilansir  media Australia, Sydney Morning Herald (SMH), mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden.

Disebutkan aksi penyadapan dilakukan gabungan dua badan rahasia AS yakni CIA dan NSA  yang dikenal dengan nama "Special Collection Service". Amerika Serikat diketahui menyadap dan memantau komunikasi elektronik di Asia Tenggara.

Penyadapan dilakukan melalui fasilitas mata-mata yang tersebar di kedutaan besarnya di beberapa negara di kawasan itu, termasuk kedutaan AS  di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat.

Kabar itu dilaporkan media Australia, Sydney Morning Herald (SMH) mengutip data yang dibocorkan Edward Snowden. Masalah ini telah dilaporkan Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa   kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Yang saya ketahui Menlu telah melaporkan ke Bapak Presiden bahwa Menlu telah berkomunikasi dengan Kuasa Usaha Kedubes AS di Jakarta yang intinya menyampaikan protes dan keprihatinan yang mendalam atas berita adanya fasilitas pemantauan komunikasi intelejen di Kedubes AS di Jakarta," kata Staf Khusus Presiden bidang Luar Negeri,Teuku Faizasyah, ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Rabu (30/10/2013).

Menurut Teuku, posisi pemerintah Indonesia sudah disampaikan Menlu dalam pembicaraan tersebut bahwa apabila berita termaksud benar, maka tindakan tersebut tidaklah bersahabat.

"Dan ini bertentangan dengann hubungan baik Indonesia dengan AS," ujar Teuku.