TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menegaskan perlunya diatur dengan jelas soal upah buruh sehingga jangan sampai setiap tahun ada aspirasi penyampaian dari buruh terkait upah.

"Harus ada maksimalisasi di Tripartit tetapi standar upah minimal logis jangan sampai ditunggangi jadi gelisahkan pengusaha," kata Taufik di sela diskusi soal kepemimpinan di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Oleh karena itu, Taufik mengatakan pemerintah harus duduk satu meja dengan serikat buruh dan pengusaha di setiap provinsi membicarakan soal ini.

"Ini bisa jadi isu politik di setiap provinsi kemudian pengusaha relokasi dan kemudian mengancam mengerahkan buruh dan bisa tidak harmonis," kata Taufik.

Dijelaskan jika ada tuntutan buruh menaikkan upah maka itu wajar sepanjang tuntutannya realistis sesuai dengan standarisasi penghasilan.

"Yang terpenting kita ingin harmonisasi pemerintah, buruh, dan pengusaha dibangun," kata Taufik.