Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo menilai penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia membuktikan pemerintah lengah dan tidak fokus mengurus kepentingan negara dan keamanan nasional.

Padahal, kata Bambang, bila pemerintah mau belajar dari kasus Wikileaks, penyadapan oleh pihak mana pun mestinya sudah bisa ditangkal.

"Informasi yang muncul menjelang akhir 2010 menyebutkan bahwa bahwa  Wikileaks memiliki tidak kurang dari 3.059 dokumen rahasia milik pemerintah AS yang mencatat berbagai informasi tentang Indonesia. Dokumen itu adalah laporan diplomatik yang dikirim Kedubes AS di Jakarta dan Konjen AS di Surabaya," ungkap Bambang melalui pesan singkat, Senin (4/11/2013).

Untuk itu, Bambang mengaku heran ketika sejumlah pejabat pemerintah terkejut, marah dan tidak senang dengan informasi mengenai penyadapan oleh Australia dan AS. Sebagian publik di dalam negeri justru terkejut dengan reaksi yang demikian.

"Pertanyaannya kemudian, pura-pura terkejut dan marah atau basa-basi sekadar diplomasi? Biasanya, dalam situasi seperti itu, kepura-puraan diperlukan untuk menutup malu karena sudah kecolongan," kata Bambang.

Menurut Bambang, kecolongan melalui modus penyadapan oleh AS dan Australia bisa terjadi karena pemerintahan yang berkuasa tidak pernah fokus menjaga kepentingan negara yang layak dirahasiakan. Termasuk  pembicaraan atau komunikasi Presiden dan pejabat tinggi lainnya.

"Semuanya sibuk mengurus kepentingan masing-masing.  
Pemanfaatan Teknologi penyadapan yang dibeli dan didatangkan ke Indonesia tidak diprioritaskan untuk melindungi negara dengan segala kerahasiaannya," katanya.

Selain itu, pemerintah sibuk menyadap kegiatan atau aktivitas lawan-lawan politik. Ia mencontohkan ketika Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara) harus berkonsentrasi penuh mengamati perkembangan dan segala sesuatu yang terjadi dalam perang teknologi masa kini, tetapi malah sibuk bekerja untuk kepentingan pemilihan umum. "Inilah bukti pemerintahan yang berkuasa tidak fokus pada aspek pertahanan nasional," ujar politisi Golkar itu.