TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat berpandangan tahapan pemilu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun sejak lama. Ia mempertanyakan bila penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terus diundur.

"Jika pengumuman DPT terus mundur, pertanyaannya sampai kapan? Jika mundur terus memang masalahnya akan selesai? Kita tidak dapat berharap DPT clear seratus persen," kata Ketua DPP Demokrat Khatibul Umam Wiranu melalui pesan singkat, Selasa (5/11/2013).

Khatibul mengatakan permasalahan DPT itu sangat dinamis. Apalagi setiap harinya ada yg meninggal dan setiap hari pula usia 17tahun bertambah. "Kita sudah mengerti itu. Oleh karenanya semua kekurangan itu diakomodasi dlm UU 8/2012 pasal 40 ayat 1," kata Wakil Ketua Komisi II itu.

Pasal tersebut berbunyi DPT dapat dilengkapi denga daftar pemilih tambahan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara. Sedangkan ayat 5 yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan, maka KPU provinsi melakukan pendaftaran dan masuk dalam daftar pemilih khusus.

"Dengan adanya kemudahan tersebut, maka kami berharap akan ada konsensus bersama yang menyetujui angka definitif yang sudah diputuskan KPU sbg pijakan DPT," ujarnya.

Khatibul mengungkapkan dengan adanya tranparansi kinerja KPU dan kerja keras yang mereka lakukan, ia yakin akurasi data dapat dipertanggung jawabkan.

"Kita support KPU dan kita awasi kinerjanya tanpa perlu menpolitisasi DPT yang sudah diputuskan KPU," imbuhnya.

Apalagi, kata Khatibul, semua parpol juga tidak punya data pembanding yang akurasinya bisa dipertanggungjawabkan. Parpol juga tidak punya data DPT yang bisa dianggap lebih valid dari DPT yang ditetapkan KPU.

Untuk itu, Khatibul menilai kekhawatiran partai-partai tidak beralasan jika mereka tidak bisa menunjukkan data valid bahwa DPT KPU bermasalah.

"Sebaliknya ketakutan partai bisa diterima, jika partai menyertai data-data yang valid," katanya.