TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan para pimpinan lembaga negara, menghasilkan lima poin kesimpulan dan kesepakatan.

Salah satu kesepakatan, presiden mengimbau Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, secara periodik menjelaskan kepada masyarakat soal perkembangan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Progress-nya seperti apa. Tidak menunggu ditanya. Progress-nya misalnya dalam dua minggu seperti apa," ujar Menko Polhukam Djoko Suyanto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Termasuk, lanjutnya, perkembangan mengenai DPT luar negeri. Ini bertujuan agar segera dapat menyempurnakan dan mensinkronkan data.

SBY juga meminta Ketua KPU dan Mendagri, turun tangan menyelesaikan persoalan DPT. Khususnya, untuk bisa sesegera mungkin data pemilih bisa disempurnakan dan disinkronkan antara KPU dan Kementerian Dalam Negeri.

"Semua sepakat untuk segera menyempurnakan dan mensinkronkan data. Kan sekarang sedang berproses, berprogress antara KPU dan Mendagri. Harus ada kecocokan. Ini butuh waktu," tuturnya.

Saran yang diberikan kepada KPU dan Mendagri, adalah turun langsung ke lapangan, yakni ke daerah-daerah. Sebab, data itu justru datang dari daerah.

"Di sini kepala daerah bertanggung jawab tentang daftar pemilih tetap. Karena itu, KPU dan Kemendagri akan turun ke bawah untuk mensinkronisasi data-data supaya tidak ada perbedaan," papar Djoko. (*)