Bersidang Diamuk Massa, Tidak Terkait Kredibilitas Hakim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan aksi perusakan di ruang sidang pleno tidak terkait dengan kredibilitas Mahkamah dalam memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah.

Hakim konstitusi, Patrialis Akbar, mengatakan aksi anarkisme tersebut disebabkan masyarakat belum siap menerima kekalahan.

"Ini pelajaran besar. Ini bukan kaitannya dengan kredibilitas MK tapi ini perilaku masyarakat yang tidak siap kalah dan siap menang. Putusan tadi bukan pendapat MK tapi mengukuhkan putusan KPU. MK menerima hasil itu sebagai bagian putusan MK. Jadi mereka kalah atau menang itu persoalan memang mereka kalah dalam Pemilu," ujar Patrialis saat memberikan keterangan kepada wartawan di MK, Jakarta, Kamis (14/11/2013).

Patrialis menambahkan aksi anarkisme tersebut tidak ada hubungannya dengan kejadiannya peristiwa penangkapan Akil Mochtar, ketua MK yang diberhentikan Majelis Kehormatan MK.

Seban menurut Patrialis, masyarakat masih mempercayai Mahkamah yang dibuktikan dengan perselisihan Pilkada yang dibawa MK untuk disidangkan.

"Tak ada hubungan dengan Pak Akil. Saya kurang setuju kalau segala suatu dikaitkan dengan Pak Akil. Dalam bulan ini juga luar biasa Pilkada kita sidangkan. Ini riil yang tidak sanggup kalah," kata bekas menteri hukum dan HAM itu.

Bekas politikus Partai Amanat Nasional itu menduga ada pihak dibalik aksi keributan tersebut. "Ini digerakkan. Buat apa ada massa begitu besar ke sini. Biar saja hakim yang memutuskan karena ada tanggung jawab dengan Tuhan. Kita menyayangkan siapa di belakang ini," ucap pria kelahiran Padang, Sumatera Barat itu.