TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu 2014. Khususnya untuk pemuktahiran dan akurasi data pemilih tetap (DPT).

Hal ini tak lain bertujuan agar pemilu mendatang bisa lebih transparan, akuntabel, dan rakyat dilibatkan secara lebih aktif dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Julian Aldrin Pasha, Juru Bicara Kepresidenan, mengatakan hal itu seusai presiden dan para pimpinan lembaga tinggi negara, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/11/2013).

Dia menegaskan, adalah hak konstitusional warga negara memperoleh hak memilih, karena itu pemerintah harus memperhatikan hal ini dengan serius, dan sungguh-sungguh.

"Jangan sampai ada perbedaan yang tidak perlu, yang membuka, yang akibatnya merugikan hak konstitusional masyarakat dalam pemilu 2014 nanti," jelas Julian.

Presiden meminta sesuai amanat Undang-undang Dasar (UUD) 1945, dan Undang-undang (UU) No 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD Pemilu Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu itu juga semuanya sudah jelas, bahwa KPU adalah penyelenggara negara yang ditugaskan untuk menjalankan penyelenggaraan pemilu.

"Dari unsur pemerintah tentu bilamana memang diperlukan, diharapkan untuk membantu secara aktif, tentu dalam hal ini di jajaran elemen pemerintah, instansi terkait, kementerian terkait, untuk membantu KPU di pusat maupun di daerah," ujarnya.

Sinergi tersebut, kata Julian, baik dalam hal sinkronisasi atau akurasi data pemilih, baik itu pemilih tetap, pemilih sementara, pemilih khusus dan lain sebagainya.

"Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, juga menyatakan siap membantu KPU menyukseskan penyelenggaraan pemilu 2014 nanti," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini masih ada 10,4 juta DPT yang dianggap bermasalah, meski KPU menyebut sudah mengalami penurunan menjadi 7,2 juta.