TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengaku kaget atas isu penyadapan intelijen Australia terhadap dirinya dan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY).

Kata mantan Wapres yang akrab dipanggil JK itu pemerintah harus mengajukan protes keras, dan mengklarifikasi isu yang diusung salah satunya oleh The Guardian itu.

Ditemui di kantor Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta Selatan, Senin (18/11/2013), JK mengatakan bila dugaan tersebut benar, maka Australia telah melanggar peraturan dan etika internasional.

"Saya tidak mau berandai-andai, kalau memang betul, pemerintah harus protes dan minta jawaban yang jelas. Pemerintah kan sudah memanggil Duta Besar Australia (Greg Moriarty), tapi sampai sekarang belum ada jawaban yang jelas," ujarnya.

Kata JK motivasi suatu negara melakukan penyadapan adalah karena motiv keamanan maupun politik. Seperti yang diberitakan the Guardian penyadapan itu dilakukan pada tahun 2009 lalu, tahun yang sama digelar pemilihan presiden. JK mengaku tidak bisa menduga apa gerangan tujuan penyadapan itu jika memang benar telah terjadi.

Namun kata dia kanselir Jerman, Angela Merkel juga sempat diberitakan telah disadap oleh Amerika Serikat. Oleh karena itu pemerintah harus lebih berhati-hati dalam berkomunikasi, terutama Presiden SBY dalam memanfaatkan telepon selular.

"Jangan lupa (Angela) Merkel juga kena, kita harus lebih hati-hati," terangnya.

Pengenai penyadapan dirinya, kata JK hal itu tidak bisa dianggap sebagai masalah pribadi. Menurut JK penyadapan tersebut harus dipandang sebagai penyadapan pemerintah. Ia pun mengaku tidak akan melayangkan protes secara pribadi, karena protes harus dilayangkan oleh pemerintah.

JK menambahkan bahwa telepon selular miliknya digunakan untuk banyak hal, mulai dari kepentingan pemerintahan hingga urusan pribadi. Mengenai pembicaraan rahasia antara dirinya dengan SBY, menurut JK hal itu tergantung dari tujuan penyadapan.

"Tergantung, kalau menurut saya bukan rahasia dan menurut dia rahasia gimana ?," tandasnya.