TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikuti terus perkembangan demi perkembangan terkait isu penyadapan yang dilakukan Australia terhadap dirinya dan beberapa telepon dari pejabat Indonesia.

Presiden pun segera memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk untuk melakukan langkah-langkah lebih lanjut dengan meminta penjelasan resmi dari pihak Australia terkait hal ini.

Namun, Presiden SBY menyayangkan sikap dari Perdana Menteri Australia, Tony Abbott yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai penyadapan.

"Tentu hal ini juga patut disayangkan. Presiden menyayangkan atas sikap dari PM Australia yang tidak meminta maaf atau memberi klarifikasi yang jelas mengenai hal ini," ungkap Juru bicara Presiden Julian A Pasha di Bina Graha, Jakarta, Selasa (19/11/2013).

Sebagaimana diketahui, Perdana Menteri Australia menolak meminta maaf terkait aksi penyadapan badan intelijen negara itu terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri Indonesia.

"Semua pemerintahan mengumpulkan informasi dan setiap pemerintahan tahu bahwa pemerintahan yang lain juga mengumpulkan informasi," kata Abott dalam pidatonya di hadapan parlemen Australia, Selasa (19/11/2013).

"Jangan harap Australia akan meminta maaf karena telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi negara baik sekarang maupun di masa lalu," tegas dia.

Demikian juga negara lain, lanjut Abbott, tidak akan meminta maaf karena mengambil tindakan serupa dengan yang dilakukan oleh pemerintahnya.

Pidato itu disampaikan setelah SBY, via akun Twitter-nya, mengungkapkan penyesalannya terhadap Abbott yang dinilai menganggap remeh aksi penyadapan di antara kedua negara sahabat itu.

Adapun Indonesia sudah memanggil pulang duta besarnya dari Australia dan menuntut penjelasan resmi Canberra soal laporan penyadapan yang dibocorkan Edward Snowden, buronan AS yang dicari karena membocorkan rahasia-rahasia intelijen AS ke publik.