Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memastikan pihaknya akan memanggil ulang Direktur PT Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaithong untuk dimintai keterangannya terkait kasus suap di lingkungan SKK Migas.

"Widodo dalam waktu dekat akan dilakukan pemanggilan," ucap Abraham di Kejaksaan Agung, Kamis (21/11/2013).

Tetapi Abraham tidak menjelaskan kapan jadwal pemeriksaan terhadap orang yang diisukan dekat dengan istana ini.

"Dalam waktu dekatlah, sekarang dalam tahap pemanggilan," ujarnya.

Menyikapi isu kedekatan Widodo dengan orang-orang yang berada di lingkaran istana, Abraham tidak akan membeda-bedakan. Menurutnya dalam mata hukum semua orang kedudukannya sama.

"Dalam hukum itu tidak (ada istilah) dekat dengan istana, kalian wartawan sama saja kedudukannya dengan Presiden dalam hukum. Kalau dalam hukum itu equality before the law. Jadi wartawan posisinya sama dengan Presiden, sama dengan rakyat biasa," jelasnya.

Dugaan keterlibatan Widodo dalam suap SKK Migas disebutkan dalam dakwaan yang disusun Jaksa KPK untuk anak buahnya Simon Gunawan Tanjaya.

Dalam dakwaan itu disebutkan bahwa Simon bersama-sama Widodo menyuap 900.000 dolar AS dan 200.000 dolar Singapura kepada Rudi Rubiandini.

Maksud penyuapan itu agar Rudi selaku Kepala SKK Migas dapat meloloskan perusahaan Widodo dalam lelang terbatas minyak mentah dan kondesat.

Dia dekat istana gimana? Jadi begini dalam hukum ini tidak ada dekat dg istana, kalian wartawan sama aja kedudukannya dengan presiden kalau dalam hukum

Pemanggilan tersebut diduga menyusul munculnya nama Widodo dalam percakapan dengan Deviardi alias Ardi yang disadap KPK berbentuk Berita Acara Perkara (BAP) Ardi yang bocor ke publik. Percakapan yang berdurasi 15 menit itu terjadi pada 24 Juni 2013 sekitar pukul 21:03 WIB.

Menurut Abraham, isu soal kedekatan Widodo dengan pihak istana tak mempengaruhi pihaknya untuk memeriksanya. "Dalam hukum itu tidak (ada istilah) dekat dengan istana, kalian wartawan sama saja kedudukannya dengan Presiden dalam hukum. Kalau dalam hukum itu equality before the law. Jadi wartawan posisinya sama dengan Presiden, sama dengan rakyat biasa," tegas pria asal Makassar.

Dalam BAP, Deviardi mengaku pernah berhubungan dengan Widodo, cumlaude di Australia. Widodo disebut punya tujuh perusahaan minya di luar negeri dan memiliki jaringan ke Istana, Edhi Baskoro Yudhoyono, DPR, sampai ke Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Diakui Deviardi, Widodo sudah bermain di SKK Migas sejak dipimpin Kardaya Warnika dan Raden Priyono.  Bahkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK untuk Simon Gunawan Tanjaya, Widodo disebut dan Simon menyuap USD 900 ribu dan SGD 200 ribu kepada Rudi Rubiandini untuk meloloskan perusahaannya dalam lelang terbatas minyak mentah dan kondesat.