TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap menunggu penjelasan resmi dari Pemerintah Australia terkait penyadapan kepada dirinya dan sejumlah pejabat lainnya.

Hal itu dinilai jauh lebih ditunggu pemerintah Indonesia, meskipun Perdana Menteri Australia, Tony Abbott telah menyampaikan rasa sesal yang mendalam dan tulus atas penyadapan di Parlemen Australia,

Apalagi, Presiden sudah mengirimkan Surat resmi kepada Perdana Menteri Tony untuk meminta penjelasan resmi Pemerintah Australia terkait penyadapan yang dilakukan ke SBY dan sejumlah pejabat lain.

"Tentu karena memang yang ditunggu yang kita butuhkan adalah penjelasan resmi dari pihak pemerintah Australia. Maka ya kita akan menunggu bagaimana respon atau tanggapan dari Perdana Menteri Tony Abbott terhadap surat presiden SBY yang sudah dikirimkan semalam," tegas Juru Bicara Presiden, Julian A Pasha, di Bina Graha, Jakarta, Kamis (21/11/2013).

Sebelumnya, Tidak berselang lama pascaPresiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pernyataannya terkait isu penyadapan yang dilakukan Australia di Jakarta, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott menggunakan waktunya di Parlemen Australia untuk menyampaikan rasa sesal yang mendalam dan tulus atas rasa malu yang dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas isu penyadapan ini.

Abbott juga menyatakan dirinya akan segara membalas surat yang akan dikirimkan Presiden SBY yang menuntut penjelasan resmi dari pemerintah Australia mengenai isu penyadapan terhadap SBY dan sejumlah petinggi pemerintah Indonesia.

Respon segera ini menurut Abbott diperlukan karena isu ini telah memicu kebingungan yang mendalam terhadap kepentingan kedua negara.

"Presiden Yudhoyono mengindikasikan dalam waktu dekat akan menyurati saya, " katanya.

"Saya hendak menekankan kepada Parlemen kalau saya akan merespon surat Presiden Yudhoyono itu secepat mungkin, sepenuh hati dan dengan sangat sopan.” ujarnya.

"Seperti yang selalu saya tekankan, saya sangat berkomitmen membangun sedekat mungkin hubungan dengan Indonesia karena kondisi ini membingungkan bagi kepentingan kedua negara,” katanya.