TRIBUNNEWS.COM, SIDNEY - Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mengatakan sudah membuat surat balasan untuk Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono terkait penyadapan.

"Surat itu dalam proses pengiriman," katanya di Sydney, Sabtu (23/11/2013), sebagaimana dilansir laman The Guardian.   

Sebagimana warta Antara, disebutkan dalam kesempatan itu Abbott belum bersedia menjelaskan isi surat balasan untuk menjawab surat yang dikirimkan Presiden Yudhoyono pada Rabu (20/11/2013) malam.

"Saya pikir salah bila menyebutkan apa yang saya sampaikan dalam surat itu sebelum Presiden menerima surat balasan dari saya," kata Abbott.

Presiden Yudhoyono mengirimkan surat berisi protes kepada Abbott serta meminta penjelasan, sikap resmi, dan tanggung jawab terkait isu penyadapan itu. Saat itu, Yudhoyono juga menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia.

Presiden Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan tersebut. Pasalnya, Indonesia dan Australia merupakan tetangga sekaligus mitra. Terlebih lagi, pada 2015, kedua negara telah meningkatkan hubungan kerja sama bilateral menjadi kemitraan strategis.

"Kalau ada yang mengatakan intelijen itu bisa melakukan apa saja, saya justru bertanya, intelijen itu arahnya ke mana, kenapa harus menyadap kawan bukan lawan, saya menganggap ini masalah yang serius, bukan hanya aspek hukum. Saya kira hukum di Indonesia dan Australia tidak memperbolehkan menyadap pejabat negara lain," katanya.

Presiden Yudhoyono menambahkan, yang lebih penting kalau berpikir jernih, ini tentu berkaitan dengan moral dan etika sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai mitra yang sebenarnya menjalin hubungan yang baik.

"Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi Australia," kata Presiden.

Presiden juga memutuskan menghentikan tiga kerja sama RI-Australia, yakni kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen di antara kedua negara, menghentikan seluruh kerja sama latihan bersama antara TNI dan Australia, serta kerja sama operasi militer terkait dengan penyelundupan manusia.

"Tidak mungkin dilanjutkan kalau tidak yakin tidak ada penyadapan," kata Presiden seusai melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Djoko Suyanto, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, Menlu Marty Natalegawa, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, dan Duta Besar Indonesia untuk Australia Najib Riphat Kesoema. Dubes Najib Riphat telah kembali setelah dipulangkan ke Tanah Air sejak 19 November 2013.

Yudhoyono menyatakan, Pemerintah RI mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi dari Australia atas penyadapan itu sebagaimana yang telah diminta melalui Menlu sejak beberapa minggu lalu bahwa AS dan Australia diduga melakukan penyadapan terhadap Indonesia. "Apalagi dugaan kuat penyadapan itu terjadi," kata Kepala Negara.