Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Apa Rakyat Biasa Dapat Hak Memilih Tempat Pemeriksaan oleh KPK?

Hidayat meminta KPK menuntaskan kasus tersebut seperti janji Abraham Samad yang menyebut kasus Century tuntas sebelum 2012

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Apa Rakyat Biasa Dapat Hak Memilih Tempat Pemeriksaan oleh KPK?
DANY PERMANA
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad meninggalkan ruangan setelah gagal menggelar konferensi pers mengenai pemeriksaan Wakil Presiden RI, Boediono terkait skandal Bank Century, di Auditorium KPK, Jakarta selatan, Senin (25/11/2013). Konferensi pers tersebut urung terlaksana karena wartawan melakukan aksi walk out akibat ketidak transparanan informasi mengenai pemeriksaan Boediono pada 23 November 2013 lalu di Kantor Wapres. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secepatnya menuntaskan kasus Century. Hal itu terkait Wakil Presiden Boediono yang saat peristiwa itu terjadi menjabat sebagai Gubernur BI.

"Yang terbaik menurut saya KPK harus segera menuntaskan kasus ini agar Pak Boediono tidak tersandera oleh beragam rumor," kata Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/11/2013)

Menurut Hidayat, menjadi aneh bila meminta Boediono mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, status Boediono belum disebut sebagai tersangka maupun terdakwa. Apalagi bila pengunduran diri melalui proses impeachment.

"Pak Boediono sudah berkali-kali mengatakan tidak akan mengundurkan diri karena beliau merasa kalau mengundurkan diri itu mengkhianati amanat rakyat. Tapi DPR juga tidak memproses untuk impeachment karena memang proses hukum sampai hari ini hanya sebatas itu," ungkapnya.

Mantan Ketua MPR itu juga mengapresiasi keputusan Timwas Century untuk mengundang Boediono agar didengarkan kesaksiannya secara terbuka. "Karena banyak hal untuk publik bertanya-tanya. Kenapa kok wartawan saja sampai tidak boleh tahu, seolah sembunyi-sembunyi," tuturnya.

Hidayat mempertanyakan mengapa pejabat dapat diberikan hak istimewa untuk memilih tempat dan waktu pemeriksaan. "Pertanyaannya, kalau seorang rakyat biasa bisakah hak itu diberikan? Enggak kan. Bahkan kalau diundang berkali-kali dan enggak datang diteriaki mangkir dan sebagainya, di mana keadilan?" tuturnya.

Berita Rekomendasi

Untuk itu, Hidayat meminta KPK menuntaskan kasus tersebut seperti janji Abraham Samad. "Ini sesuai janji Abraham Samad, dulu pernah berjanji lho beliau century akan selesai sebelum tahun 2012 berakhir," imbuhnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas