TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Internal Partai Golkar kembali bergejolak usai Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) V pekan lalu. Menguat wacana Partai Golkar akan mempercepat gelaran Musyawarah Nasional (Munas).

Diketahui pada Munas yang digelar tahun 2009 lalu, memutuskan agenda tersebut akan kembali digelar pada 2015. Keputusan itu menunjukkan kepemimpinan Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum berjalan selama enam tahun. Padahal berdasarkan AD/ART, masa jabatan Ketua Umum hanya lima tahun.

Saat itu keputusan periode ketua umum selama enam tahun agar tidak menganggu persiapan Golkar dalam pemilu. Tetapi kini sejumlah internal partai  mulai menggulirkan wacana percepatan Munas.

"Kalau Golkar jeblok, misal di bawah 20 persen, Munas diwacanakan untuk dipercepat. Karena ini menyangkut dengan evaluasi kepemimpinan partai. Tepat kalau membicarakan Munas itu apakah 2014 atau 2015," kata Wakil Sekjen Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadzily di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Ace mengungkapkan Munas memang akan digelar usai pemilu legislatif. Hal itu bertujuan untuk mencari nama pendamping Aburizal Bakrie pada pemilu 2014. Tetapi, masuknya agenda soal ketua umum dimungkinkan juga ikut dibicarakan dalam munas tersebut bila Partai Golkar mengalami has buruk di Pemilu 2014.

"Masa jabatan ini krusial. Masa jabatan ini kan di mana menyangkut dengan pasca Pilpres itu Partai Golkar, siapa pun ketua umumnya, jadi kekuatan penentunya, dalam koalisi atau tidak dalam koalisi. Dia kan terlibat dalam pemerintahan atau tidak," ungkap Anggota Komisi VIII itu.

Namun, ujar Ace,  pihaknya untuk saat ini masih mengesampingkan wacana tersebut, meskipun sebagian besar kader partai mulai bersepakat untuk melakukan percepatan Munas.

"Karena ini tergantung Pileg. Karena kita asumsikan, kalau kita menang, 2014 akan jadi gagah sekali," katanya.