TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan parlemen dunia termasuk DPR RI sebagai wakil rakyat memiliki kewajiban menyuarakan kebutuhan rakyat terkait dengan rencana perdagangan bebas.

"Hal ini akan menjadikan momentum penyelenggaraan Parliamentary Conference on the WTO (PCWTO) yang baru kali ini diselenggarakan pararel dengan konferensi tingkat menteri ke 9 WTO sebagai ajang untuk menyuarakan aspirasi suara rakyat terkait dengan isu perdagangan bebas," ujar Marzuki Alie mengenai penyelenggaraan PCWTO yang akan diadakan di Bali 2-5 Desember 2013.

Marzuki mengatakan baru kali ini secara resmi dilakukan pertemuan yang paralel antara anggota-anggota parlemen dengan pemerintah-pemerintahan anggota WTO yang selama ini diwakili oleh menteri-menterinya.

Menurutnya, ini sangat baik karena anggota-anggota parlemen dunia yang tidak lain adalah wakil rakyat akan lebih dapat menyuarakan kepentingan rakyat terkait isu perdagangan bebas.

"Dengan demikian isu-isu yang terkait rakyat di negara-negara anggota WTO yang berkembang dan kurang berkembang dapat terpecahkan dengan lebih adil," ujarnya.

Dijelaskan, DPR RI akan menjadi co-host PCWTO. PCWTO merupakan agenda bersama Inter-Parliamentary Union (IPU) dan European Parliament. Pertemuan ini umumnya diselenggarakan berdekatan dengan Konferensi Tingkat Menteri WTO dan tahun ini diadakan sebagai sesi paralel dengan Konferensi Tingkat Menteri ke-9 WTO.

Marzuki mengatakan DPR sendiri memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat Indonesia pada khususnya dan secara umum melindungi masyarakat di negara lainnya yang tertinggal. Dalam pandangan DPR RI, perdagangan internasional dalam kerangka multilateral masih dipandang perlu sepanjang komoditas yang diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan negara yang bersangkutan dan dilakukan melalui kerangka kerja sama multilateral yang mengedepankan prinsip open and fair trade.

"Kami menginginkan kompetisi yang setara dan adil diantara negara-negara anggota terutama di negara berkembang dan tertinggal," ujar Marzuki Alie.