TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 500 anggota kepolisian disiagakan untuk mengamankan aksi demo dari 500 massa Markas Besar Komando Pejuang Merah Putih, hari ini, Rabu (27/11/2013) di depan Kedubes Australia, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Untuk pengamanan di depan kedubes Australia, ada sekitar 500 personel yang diturunkan," kata
Kepala Biro Operasi Polda Metro Jaya, Kombes Pol Chairul Noor Alamsyah, kepada Tribunnews.com.

Chairul menambahkan 500 personel tersebut disebar ke beberapa titik di sekitaran kedubes Australia. Nantinya apabila dibutuhkan maka sesuai dengan situasi dan kondisi, akan dilakukan penambahan personel.

Informasi yang dihimpun Tribunnews.com aksi massa dari Markas Besar Komando Pejuang Merah Putih yang jumlahnya 500-700 orang tersebut akan dilakukan sekitar pukul 11.00-14.00 wib.

Aksi tersebut sudah diberitahukan ke pihak kepolisian dan anggota polisi juga sudah disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi.

Untuk diketahui, isu penyadapan telepon genggam Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan ibu negara Ani Yudhoyono serta sejumlah pejabat negara lainnya menuai protes warga Indonesia. Aksi protes dilakukan dengan berbagai cara mulai, seperti aksi demo.

Informasi soal penyadapan terhadap Indonesia oleh intelijen Australia ini muncuat setelah media AFP melansir dokumen rahasia yang dibocorkan oleh pembocor Amerika Serikat, Edward Snowden. Dokumen tersebut menyebutkan bahwa Presiden SBY dan sembilan orang yang masuk dalam lingkaran dalamnya menjadi target penyadapan Australia.

Lebih lanjut, dokumen itu dengan jelas menyebutkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, atau yang juga disebut Direktorat Sandi Pertahanan telah menyadap aktivitas telepon genggam presiden SBY selama 15 hari pada Agustus 2009 lalu. Saat itu, Australia masih dipimpin oleh Perdana Menteri Kevin Rudd.

Daftar target penyadapan Australia itu menyebut nama-nama pejabat tinggi ternama Indonesia. Mulai dari Wakil Presiden Boediono, kemudian mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Menko Polhukam dan juga Mensesneg.