TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kordinator Nasional jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR), Mochammad Afifuddin, menilai bagian terpenting dari pemilu adalah mendorong partisipasi masyarakat di setiap proses.

Namun pembentukan "Relawan Demokrasi" dan "Gerakan Nasional Satu Juta Relawan Pengawas Pemilu bagi Pemilih Pemula," telah menghilangkan partisipasi masyarakat.

Afifudin dalam konfrensi pers Koalisi Amankan Pemilu 2014, di Bakoel Coffee, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013), menuturkan dana untuk pembentukan dua organisasi relawan itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk program-program lain yang lebih efektif. Kata dia penyelenggara pemilu bisa memanfaatkan organisasi pemantau pemilu yang biayanya relatif lebih murah.

"Pemilu 2004 dan 2009 memanfaatkan organisasi pemantau pemilu, dan hasilnya luar biasa. Sekarang mungkin penyelenggara pemilu menganggap lebih efektif mendirikan dua organisasi tersebut," katanya.

Kata dia dua organisasi itu tidak akan bisa mandiri sepenuhnya, karena pembiayaannya ditalangi oleh penyelenggara pemilu. Ia juga mempertanyakan sikap kesukarelaan anggota dua lembaga itu.

"Dalam mendorong keterlibatan masyarakat, KPU dan Bawaslu tidak hanya seakan-akan melibatkan masyarakat, namun dalam pelaksanaannya tidak diikuti oleh perencanaan yang matang, terukur dan transparan," katanya.