TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nasional (Bapeten) hingga saat ini masih menilai tenaga nuklir sebagai pembangkit listrik sangat efisien mendukung kelistrikan negara. Namun sampai saat ini belum ada keputusan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Direktur Keteknikan dan Kesiapsiagaan Nuklir Bapeten Suryahanta menjelaskan halangan utama dalam membangun PLTN adalah dunia politik. Selama pemerintah dan DPR menilai Nuklir tidak mendukung politik negara, PLTN tak akan bisa dibangun.

"Padahal Tidak ada catatan kecelakaan. Kenapa belum membangun PLTN? karena keputusan politik," ujar Suryahanta, Minggu (1/12/2013).

Suryahanta menjelaskan jika ingin membangun PLTN harus membahas hal tersebut kepada DPR. Birokrasi semacam itu tak memberatkan pihak pengembang, namun keputusan akhirnya tetap akan menolak pengembangan tenaga nuklir.

"Karena harus konsultasi DPR, siapa yang bangun konsultasi DPR, kalau ada yang bangun, saya rasa tidak masalah," ungkap Suryahanta.

Surya menjelaskan pemerintah melalui Kementerian ESDM harus memutuskan untuk mengambil keputusan agar nuklir bisa dipakai sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Menurut Suryahanta, dari pasokan dan sumber Indonesia sangat kaya nuklir.

"Pasokan uranium kita punya cadangan, pada saatnya diperlukan, uranium bisa disediakan, kebutuhannya aja," jelas Suryahanta.