TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mengungkap kurang lebih 200 TKI Overstayer sudah mendapat exit permit,  diusir oleh pemerintahan Arab Saudi dari Tarhil Shumaysi. Rieke kemudian berharap Presiden  SBY memperhatikan masalah ini. 

Ia menambahkan, saat ini di Tarhil Shumaysi (Karantina Imigrasi) terdapat 343 anak-anak dan balita, 647 wanita,977 pria. Sementara di lapangan Matar Gadim hingga sekarang, tidak sampai 100 TKI. Balita dan anak-anak kurang lebih berjumlah 23 orang.

Dijelaskan, 200 orang TKI Overstayer  yang sudah memiliki exit dikeluarkan dari Tarhil Shumaysi hari Sabtu (14/12). Pihak Saudi kemudian menyuruh mereka beli tiket sendiri dengan alasan mereka statusnya umrah. Dalam praktek internasional, biaya deportasi, Rieke menegaskan, menjadi tanggungjawab pihak yang mendeportasi.

"Saya mendesak Pemerintah SBY mengambil langkahpolitik, agar para TKI yang telah memperoleh exit permit tidak dikeluarkan begitu saja dari Tarhil. Pemerintah Saudi bertanggung jawab menanggung biaya pemulangan. Sikap pemerintah Saudi merupakan pelanggaran terhadap aturan internasional. Pemerintah SBY tak boleh diam, karena hal serupa dapat terulang lagi terhadap para TKIO yg masih di Tarhil saat ini," ungkap Rieke dalam rilisnya kepada Tribun, Senin (16/12/2013)

Rieke kemudian berharap Pemerintah SBY harus segera membuat nota protes kepada Pemerintah Kerajaan Saudi. Ia juga mendesak 
mendesak pemerintah SBY segera mengevakuasi para TKI overstayer yang sudah memiliki exit permit dan diusir dari Tarhil Shumaysi.

"Perwakilan RI harus memberikan perlindungan, menyediakan penampungan sementara hingga mereka dipulangkan. Jika Pemerintah SBY tak mampu mendesak Pemerintah Saudi untuk menanggung pembiayaan deportasi, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah SBY untuk memulangkan para TKIO yang sudah memiliki exit permit," tegas Rieke.