TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) khawatir dengan terlambatnya pencairan dana pengamanan Pemilu 2014 dari Kementerian Keuangan.

Polri berharap bila dana tersebut bisa keluar dari kementerian keuangan paling lambat awal tahun 2014.

"Tentu kita berharap di tahun anggaran 2014 karena intensitas sudah dimulai, seperti yang paling mendesak pada maret sudah ada masa kampanye, tentu kami berharap Januari sudah diperoleh Polri sehingga dalam penyusunan administrasi keuangan ada jeda waktu yang cukup," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2013).

Polri mengaku bahwa anggaran Kampanye tersebut harus didistribusikan ke satuan-satuan kerja yang akan melakukan operasi pengamanan Pemilu.

"Ini harus didistribuskan kembali oleh Polri ke Satker-Satker yang akan beroperasi, ada proses penyiapan administrasi keuangan negara yang perlu waktu sebelum berjalannya operasi," ujarnya.

Dalam pengamanan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2014, Polri mengajukan anggaran Rp 3,59 triliun. Anggaran tersebut akan dicairkan secala berkara sesuai jadwal Pemilu dan Pilpres 2014.

"Inti dari Rp 3,5 itu pengamanan Pemilu Legislatif dan Pilpres, dukungan kepada pelaksanaan rakor untuk pengamanan, pembuatan posko, koordinasi, gelar pasukan seluruh Indonesia. Pada saat gelar pasukan kan perlu dukungan logistik, kalau melibatkan ratusan ribu orang perlu ada penyiapan konsumsi. Karena melibatkan bukan hanya institusi Polri tapi juga instansi terkait yang kerja sama dengan Polri seperti Linmas," ujar Boy.