TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi PPP DPR RI belum menentukan sikap setuju atau menolak Perppu MK yang disetujui Dewan. Namun kabar berembus kemungkinan besar PPP akan menolak Perppu MK. Sikap PPP ini bertentangan dengan kebijakan koalisi pemerintah yang mendukung Perppu MK disahkan jadi UU.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua mengatakan PPP jangan berpikir untuk kepentingan partai saja tapi kepentingan bangsa dan negara.

"Mari kita berpikir sama untuk kepentingan bangsa," kata Max di gedung DPR Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Menurut anggota DPR ini, Demokrat tidak perlu melobi siapapun termasuk PPP agar mendukung pengesahan Perppu MK jadi UU.

"Sekarang kalau mau berseberangan kita lihat nanti apa yang mau dilakukan," kata Max.

Sebanyak 9 fraksi di DPR RI terbelah 3 menyikapi soal Perppu MK. Dalam rapat yang digelar di Komisi III DPR RI di gedung DPR Jakarta, kemarin sore, empat Fraksi yang menolak Perppu MK yakni PDIP, Fraksi Hanura, Gerindra dan PKS yang menolak Perppu MK dijadikan UU. Sementara 4 fraksi pro pemerintah yakni Partai Demokrat, Fraksi PAN, PKB, dan Golkar mendukung Perppu MK dijadikan UU.

Pengambilan keputusan akhir mengenai nasib Perppu MK akan dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang digelar di gedung DPR RI Jakarta, Kamis (19/12/2013), siang ini, dan kemungkinan melalui voting setelah dalam rapat di Komisi III DPR RI kemarin tidak berhasil mengambil keputusan melalui musyawarah. (aco)