TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sanggau mengadukan dugaan tindak pidana korupsi Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Sanggau, Vitalis Kupel mengungkapkan masyarakat Indonesia harus tahu bagaimana kondisi sebenarnya di pedalaman Pulau Kalimantan. Menurutnya, pengelolaan keuangan negara hanya untuk memperkaya kroni-kroni pejabat setempat.

"Kami melaporkan dugaan korupsi yang sudah terjadi sejak lama dilakukan Pemkab Sanggau. Bahkan hingga saat ini belum tersentuh oleh KPK," ujar Vitalis saat saat dihubungi wartawan, Rabu (25/12/2013).

Korupsi tersebut kata Vitalis terjadi di beberapa dinas antara lain Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.

"Karena pengolaan keuangan negara itu tidak boleh main-main. Tujuan keuangan negara itu membantu masyarakat. Kita lihat itu tidak sampai ke sasaran," katanya.

Vitalis menyebutkan, dari laporan yang disampaikan ke KPK, ada indikasi kerugian negara mencapai Rp 91 miliaar lebih. Angka yang tidak sedikit mengingat betapa pentingnya uang negara yang harus diselamatkan.

"Kalau dihitung-hitung uang segitu mungkin bisa untuk memperbaiki jalanan di Pedalaman Kalimantan Barat, yang telah beredar kondisinya, lewat jejaring media sosial," katanya.

Oleh karena itu Vitalis berharap dari laporannya tersebut, KPK mau melakukan investigasi. Kemudian bisa mengecek langsung fakta sebenarnya di lapangan.