TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pengamat Komunikasi, Effendi Ghazali, menyayangkan aksi pemblokiran anggaran oleh Komisi I DPR RI terhadap stasiun televisi TVRI yang membuat stasiun televisi milik pemerintah itu terancam berhenti siaran 2014 nanti.

"Komisi I itu yang benar saja dong. Masa beraninya hanya sama TVRI. Apalagi dengan gaya menyandera anggarannya," kata Effendi ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (28/12/2013).

Menurut Effendi, di banyak negara maju wajah TV publik adalah wajah demokrasi, wajah pendidikan karakter bangsa, wajah strategi budaya, dan wajah persatuan bangsa di atas Kebhinnekaan.

"Nah jika Komisi I sampai membintangi dan membiarkan TVRI tanpa anggaran tahun depan itu sama artinya dengan membunuh strategi budaya dan pendidikan karakter bangsa. Civil Society harus bergerak melawan Komisi I," tegas Effendi.

Jika masalah yang sedang menimpa Dewan Pengawas dan Direksi TVRI dijadikan alasan Komisi I DPR memblokir anggaran TVRI, menurut Effendi masalah itu bisa diselesaikan dengan baik bukan dengan memblokir anggarannya.

"Yuk selesaikan dan bisa libatkan para pakar untuk mencari kejelasan! Yang benar-benar harus dilakukan Komisi I pada 2014 adalah melipatgandakan dana TVRI bukan malah menyanderanya," kata Effendi.

Di sisi lain, Effendi mengatakan civil society menertawakan sikap Komisi I DPR RI.

"Betapa Komisi I DPR lemah syahwat terhadap pelanggaran Menkominfo soal proses lelang TV Digital yang sudah dibatalkan MA, tetapi Menkominfo tetap jalan dengan utak-atik Permen (Peraturan Menteri) yang sudah bertentangan dengan UU Penyiaran dan sudah  disuruh hold (tahan) oleh DPR, bahkan sudah dibintangi anggaran lelangnya," kata Effendi.