Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hanya 2,6 Persen Warga Banten Percaya Pemprov Bebas dari Praktik Korupsi

Praktik korupsi di Pemerintahan Provinsi (Pemrov) Banten sudah meluas. Perspektif itu disampaikan hampir

Penulis: Y Gustaman
Editor: Widiyabuana Slay
zoom-in Hanya 2,6 Persen Warga Banten Percaya Pemprov Bebas dari Praktik Korupsi
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA
Ratusan warga Banten mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2013). Mereka datang untuk memberi dukungan terhadap Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang menjadi tersangka dan ditahan KPK terkait dugaan suap dalam sengketa Pilkada Lebak, Banten. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA 

TRIBUNNEWS.COM - Praktik korupsi di Pemerintahan Provinsi (Pemrov) Banten sudah meluas. Perspektif itu disampaikan hampir sebagian besar warga Banten yang dipotret lewat survei Indikator Politik Indonesia selama 22 sampai 29 Desember 2013.

"Hanya 2,6 persen dari warga Banten yang meyakini bahwa Pemerintahan Banten hampir tidak ada korupsi," ujar Direktur Eksekutif Indikator, Burhanudin Muhtadi saat merilis 'Shadow State: Evaluasi Rakyat Banten atas Mandat Gubernur Ratu Atut Chosiyah,' di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Dalam surveinya, sebanyak 39,9 persen responden menjawab praktik korupsi dan menerima suap dilakukan sejumlah pejabat atau pegawai Pemprov Banten, dan 28,6 persen dilakukan sebagian besar pegawai atau pejabat. Sementara yang mengatakan hampir semua pejabat Pemprov Banten melakukan korupsi dan menerima suap hanya 16,6 persen.

Indikator juga mensurvei secara khusus seberapa luas korupsi di Pemkot Tangerang Selatan. Sebanyak 37,0 persen menjawab itu dilakukan sejumlah pejabat, 28,5 persen dilakukan sebagian besar pejabat, dan 15,0 persen menjawab hampir semua pejabat melakukan korupsi dan terima suap.

"Hanya sekitar 8,1 persen warga Tangsel yang menilai hampir tidak ada korupsi di Pemerintahan Kota Tangsel," terang Burhanudin.

Masyarakat Banten juga mengetahui bahwa audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebutkan ada penyalahgunaan anggaran daerah dan dana hibah, dan bantual sosial Pemprov Banten. Hampir 50 persen warga mengetahuinya.

Sementara warga yang mengetahui penyalahgunaan anggaran daerah sebanyak 42,3 persen, dan yang mengetahui penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial sebanyak 38 persen responden.

Berita Rekomendasi

Namun demikian, sambung, Burhanudin, sebanyak 80 persen warga Banten yang tahu hasil audit BPK tersebut meyakini telah terjadi penyalahgunaan anggaran dan dana hibah serta bansos Pemprov Banten.

Indikator menggunakan jumlah sampel 400 responden yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling. Sampel berasal dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten yang terdistribusi secara proporsional. Margin error sebesar ± 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Untuk kebutuhan analisis, dilakukan over sample di Tangerang Selatan dengan total 195 responden. Tangerang Selatan perlu mendapat perhatian khusus karena keterkaitan yang erat antara tersangka dengan Tangerang Selatan. Margin error untuk Tangsel ±/-7 persen.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas