TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram oleh Pertamina terhitung 1 Januari 2014 dapat juga dilihat sebagai skenario politik dengan dua target sekaligus.

"Target pertama dan minimal adalah menjadikan menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai sasaran tembak. Yakni menjadikan nama DI tercemar di mata masyarakat luas, khususnya kelas menengah dan ikutannya," ujar Ray di Jakarta, Minggu (5/1/2014).

Menurut Ray, Dahlan dikorbankan tak lepas dari makin kokoh namanya sebagai pemuncak dalam berbagai survei kandidat calon presiden Konvensi Partai Demokrat. Sementara nama yang digadang-gadang naik, tak jua menuai kesan postif.

"Bila nama Dahlan buruk di masyarakat, ada kemungkinan nama-nama yang diinginkan terpilih dalam konvensi akan makin mudah dinominasikan," terang Ray.

Target kedua, sambung Ray, menjadikan partai-partai koalisi sebagai 'pahlawan'. Sejak awal, kemungkinannya memang dibuat skenario untuk menaikkan harga elpiji, tetapi sekaligus begitu diumumkan Pertamina akan dibatalkan justru oleh partai-partai yang sebelumnya mendukung.

"Targetnya agar partai-partai ini terlihat prorakyat, peduli pada kesulitan dan sensitif terhadap kehendak publik. Dengan begitu pula, sedikit banyak diharapkan akan dapat menaikkan baik popularitas maupun elektabilitas partai," tambahnya.

Ia menunjukkan, bagaimana ketika harga jual elpiji 12 kilogram naik, ramai-ramai partai koalisi menolak antara lain, Demokrat dan PAN. Padahal, sebelumnya, dua partai ini kalau tak disebut mendukung, bahkan seolah membiarkan Pertamina mengambil sendiri kesimpulan menaikkan atau menurunkan harga gas elpiji.

"Kini, setelah dinaikkan dan terlihat ada amarah masyarakat, dua parpol ini balik badan buru-buru, seolah tak mendukung sama sekali. Mereka bahkan mengecam Pertamina karena tak sensitif dengan beban masyarakat," tandasnya.