Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM - Politisi PKS Indra mengeritik kenaikan harga elpiji 12 kg yang dilakukan Pertamina. Ia menilai publik disuguhi adegan lawakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

"Sangat memalukan dan memuakkan dagelan yang dipertontonkan oleh SBY - Dahlan Iskan dalam kasus kekisruhan kebijakan kenaikan gas elpiji 12 kg," kata Indra dalam keterangannya, Minggu (5/1/2014).

Ketua DPP PKS itu mengatakan kenaikan harga elpiji dari Rp 70.200 menjadi Rp 117.708 jelas menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Kenaikan elpiji 12 kg memberikn efek domino naiknya harga-harga barang dan memicu inflasi.

Ia mengatakan setelah pemerintah melalui PT Pertamina dengan penuh kesadaran menaikan gas elpiji 12 kg, yang pada akhirnya menimbulkan kekisruhan. Mulai dari persoalan kenaikan yang begitu tinggi, persoalan kelangkaan pasokan, hingga banyaknya pihak yang menolak kenaikan elpiji 12 kg.

"Tiba-tiba Presiden SBY tanpa rasa berdosa menyatakan penolakannya atas kenaikan gas elpiji 12 kg tersebut," ungkapnya

Padahal, kata Indra, kenaikan gas elpiji 12 kg merupakan kebijakan pemerintah atau setidaknya PT Pertamina melalui persetujuan pemerintah.

"Dagelan yang nggak lucu ini juga disempurnakan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan yang dengan entengnya mengaku salah atas kekisruhan yang terjadi sebagai akibat karena kurangnya koordinasi," ungkapnya.

Padahal sebelumnya, tutur Indra, Menteri Perekonomian mengungkapkan keputusan kenaikn elpiji 12 kg telah disetujui dalam Rapat RUPS PT Pertamina. "RUPS itu kan Menteri BUMN, jadi sebetulnya BUMN (Menteri) sudah tahu duluan bahwa itu naik," katanya.

Indra pun mengaku tidak mengerti apakah SBY sedang cuci tangan atas kebijakan pemerintahannya yang tidak pro rakyat atau presiden sudah tidak dianggap lagi oleh para pembantunya.

"Sehingga pembantunya membuat kebijakan yang bertentangan dengan kemauan sang presiden, ataukah ini bukti bahwa pemerintahan SBY tidak efektif lagi. Begitu menyedihkannya pemerintahan kita ini," ujarnya.

Ia pun saya mendesak pemerintah agar jangan hanya basa-basi dan melakukan evaluasi sesegera mungkin.  "Serta segera menghentikan smua dagelan tersebut," imbuh anggota Komisi IX DPR itu.