Anggota DPR Minta Program BPJS Diawasi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Inggrid Kansil melihat  perlu adanya pengawasan dan transparansi dalam realisasi BPJS. Hal itu perlu dilakukan agar BPJS tepat sasaran dan celah penyimpangan dapat diminimalisir.

"Bersama dengan ini saya mengajak semua elemen masyarakat untuk mendukung dan membantu realisasi BPJS , Karena dengan BPJS dapat memberi jaminan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin yang perlu diperhatikan kesehatanya,"ujar Inggrid dalam pernyataannya, Senin(6/1/2014).

Inggrid mengaku sangat optimis program BPJS dapat berjalan lancar karena BPJS katanya merupakan salah satu implementasi dari UUD 1945 yang memberikan jaminan sosial masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di segala bidang terutama pelayanan kesehatan.

"Karena itu kita harapkan masyarakat miskin memanfaatkan program pro rakyat tersebut," kata politisi Partai Demokrat ini.

Menurut Inggrid wacana mengenai BPJS telah bergulir sejak lama dan telah di dukung oleh UU Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial yang dipertegas oleh UU no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Karena itu disaat reses ke dapil Kabupaten Sukabumi dirinya juga terus mengkampanyekan program BPJS kepada warga.

"Oleh karena itu saya mengajak masyarakat untuk senantiasa berperan serta aktif dalam pelaksanaan BPJS 2014,"ujarnya.