TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya bisa mengakses TNI terkait dengan adanya dugaan kebocoran anggaran yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan KPK bisa mengakses TNI melalui koneksitas antara peradilan sipil dengan militer.

"Sekali lagi bisa, ada namanya koneksitas. Koneksitas itu berupa penggabungan antara peradilan sipil dan militer," ujar Samad saat ditemui usai bertemu Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan Bersama Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan, dan dihadiri Ketua KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (7/1/2014).

Untuk itu, lanjut Samad, kedatangannya ke Kemenhan adalah untuk memberikan pengarahan, berbagi informasi dalam aspek pencegahan.

"Oleh karena itu kita mencoba memberikan pengarahan pada teman-teman karena kita berharap dengan pencerahan ini orang bisa terhindar (korupsi). Sekali lagi korupsi itu bisa disebabkan oleh sistem, karena itu kita coba perbaiki sistemnya," kata dia.

Samad mengaku anggaran untuk TNI sangat besar. Untuk itu, anggaran yang sedemikian besar bisa digunakan untuk membangun TNI yang profesional dan kuat baik di Asia dan dunia.

Ketika ditanya apakah sudah ada indikasi kebocoran di TNI, Samad mengaku belum mengetahuinya.

"Belum ada tapi kita mencegah, karena mencegah lebih bagus daripada sudah terjadi.  Kalau misalnya sudah terjadi korupsi, uang yang keluar dari korupsi terus kita kembalikan dari apsek penindakan kita tangkap orangnya kemudian adili, uang yuang kita kembalikan itu tidak terlalu signifikan ketika kita mencegahnya," ujar Samad.

Dalam Rapim tersebut, Samad menegaskan ada keinginan untuk menyatukan persepsi untuk mengelola keuangan negara secara benar dan profesional, tidak terjadi kebocoran.