TRIBUNNEWS.COM  JAKARTA –  Bangsa Indonesia  pada  saat ini secara sadar  ataupun tidak sadari  sudah  kehilangan “ roh komunalnya”, bagaimana itu tidak terjadi ? kini segala sesuatunya   dirasakan  tidak  lebih  untuk  mengedepankan   kepentingan rakyat  maupun umum, namun  lebih pada  kepentingan   perorangan  ataupun  kelompok  jauh lebih  kuat dirasakan.

Hal ini  dilontarkan  Mantan  Menteri Negara Lingkungan  Hidup ke lima  DR  Alexander  Sonny Keraf  pada kesempatan  Diskusi Panel  Serial   yang diselenggarakan  Yayasan Suluh  Nuswantara Bakti  di Hotel Sultan, Sabtu (11/1/2014) dengan tema  “ Interdependensi Masyarakat Martitim Dengan Lingkungan “.

Secara  gamblang   Sonny Keraf menceritakan  saat  Penyelenggaraan   Sail Komodo 2013” di Pantai Pede, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) baru- baru ini , akupasi  konglomerat  dalam  mengembangkan usahanya di wilayah tersebut  berani membayar  tanah  harga berapa saja dari penduduk  setempat demi  kepentingan bisnisnya  di daerah tersebut.

Disini   Kata Sonny  terlihat secara  jelas  hak ulayat penduduk setempat akan hilang atas sikap bisnis yang dilakukan oleh  para konglemerat atau  boleh  dibilang  para pebisnis disini lebih mengingingkan   kepentingan  bisnisnya  dan mengesampingkan kepertingan  rakyar maupun  umum.

Pada  Kesempatan  yang sama Sonny juga  sempat  menyinggung istilah  ketahanan pangan  yang digunakan  pada saat ini. “ Tidak  tepat  kita menggunakan  istilah  ketahanan pangan , namun seharusnta yang dipergunakan  lebih pada kelayakan  pangan.

“Karena  dengan  menggunakan istilah  kelayakan pangan ,  bangsa Indonesia  dapat memanfaatkan bahan  pangan  dari sumber alam yang dimilikinya  baik yang ada di daratan  maupun di lautan. Sementara bila menggunakan istilah  ketahanan  pangan, pemerintah  dapat  memanfaatkan sumber  pangan itu tidak  saja dari  hasil alam yang  kita miliki  namun  dapat mengimpor dari negara  lain, seperti yang terjadi saat ini.” Kata Sonny.

Pada Kesempatan  yang  sama terkait  dengan  masalah sumber pangan  DR Dedi Supriadi Adhuri dari kelompok  Studi Maritim, Pusat Penelitian  Kemasyarakatan  dan Kebudayaan LIPI  sempat mengutip data dari  BPK  kerugian yang sangat besar karena illegal fishing atau memperkirakan tahun  2012 Indonesia menanggung kerugian sebesar Rp300 triliun akibat praktik pencurian ikan itu.

Sementara pemasukan dari sektor ini hanya sekitar US$3,5 juta. Jauh dibandingkan kerugian akibat illegal  fishing,

Ke depan   Kata Dedi untuk  menambah sumber pangan yang berasal dari  laut, sudah  saatnya  menambah  budi daya  laut. “ Sejauh ini  dari 10 juta hektar budidaya laut  baru dimanfaat  sekitar 79 % dari lahan  yang tersedia, sehingga  belum  maksimal dimanfaatkan .