TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Panglima TNI Jendral Moeldoko dinyatakan berhak menyandang gelar doktor oleh Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia (UI), dengan desertasinya yang berjudul "Kebijakan dan Scenario Planning Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Indonesia (Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan).

Dalam sidang yang digelar di Auditorium Juwpono Sudarsono, gedung F FISIP UI, Depok, Jawa Barat, ketua penguji Dr.Arie Setiabudi Soesilo, M.Sc setelah menggelar rapat tertutup dengan para promotor mengumumkan bahwa disertasi Moeldoko diterima dengan yudisium sangat memuaskan.

"Sebenarnya doktor Moeldoko bisa saja mendapat cum laude, tapi peraturan di Universitas Indonesia cukup ketat, sehingga cum laude itu maksimal tiga tahun. Tapi kami memahami kesibukan seorang Panglima TNI," ujarnya, Rabu (15/1/2014)

Sidang dipromotori oleh Prof.Dr.Eko Prasodjo, Mag.rer.Publ, ko - promotor Prof.Dr.Azhar Kasim, MPA, dengan anggota Dr.Son Daimar, M.Sc, Dr.Roy Valiant Salomo, M.Soc,Sc, Dr.Sodjuangan Situmorang, M.Sc, Prof.Dr.Sudarsono Hardjosoekarto, Prof.Dr.Martani Huseini dan Prof.Dr.Irfan Ridwan Maksum,M.Si.

Penelitian Moeldoko dilakukan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yakni bagaimana isi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan dalam mewujudkan beranda depan negra yang aman dan sejahtera, bagaimana sekenario dan arah kebijakan pengelolaan perbatasan yang aman dan sejahtera.

Dalam disertasinya Moeldoko menyimpulkan tiga hal, yakni adanya kesenjangan, disharmoni, kevakuman, ketidakkonsistenan, serta ketidaktepatan perumusan kebijakan, yang mengakibatkan tidak optimalnya sistem keorganisasian dan program.

Kedua ketiadaan efektifitas implementasi karena keragaman presepsi dan hambatan prasarana dan sarana. Ketiga adanya empat "driving forces" yaitu politik, pembangunan ekonomi, keamanan serta kesejahteraan dan apa bila tidak dilakukan perubahan, pengelolaan kawasan perbatasan akan masuk pada sekenario merah putih setengah tiang, merah putih turun tiang. Moeldoko juga menyimpulkan butuhnya penyempurnaan kebijakan dan penguatan kelembagaan.

Moeldoko merekomendasikan perlunya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, serta perlunya perbaikan, penyempurnaan dan harmonisasi kebijakan pengelolaan kawasan perbatasan, serta perlunya pengembangan grand design penataan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

Dalam disertasi tersebut juga disimpulkan perlunya kesepahaman presepsi dan strategi dari para stakeholder serta penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya yang memadai. Selain itu perlu juga pengembangan sekenario dengan variabel-variabek yang lebih lengkap sebagai dasar permbaharuan atau penyempurnaan kebijakan dan implementasinya.