TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rombongan Komisi I DPRD Provinsi Banten hari ini datang menemui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terkait pemberhentian Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.

Ratu Atut masih menjabat sebagai gubernur walau kini sudah mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap terhadap bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dalam penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Kabupaten Lebak.

"Kami ini rombongan pimpinan Komisi I DPRD Banten, untuk menindaklanjuti terkait dengan pembebasan tugas dan kewenangan Gubernur Banten," kata Wakil Ketua DPRD Banten, Eli Mulyadi, usai pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Menurut Mulyadi, DPRD Banten sudah mengirimkan surat ke Gawaman terkait pembebasan tugas Atut. Pembebasan tugas tersebut sendiri kata Mulyadi sudah disiapkan Pemerintah Provinsi Banten.

Mulyadi mengatakan Pemprov Banten menemui kendala karena mendapat izin dari KPK untuk melakukan koordinasi dengan Ratu Atut di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

"Itu persoalannya. Sehingga kami konsultasi dengan Mendagri untuk bisa berkomunikasi dengan KPK supaya izin ini bisa keluar dulu, agar Pemprov bisa berkoordinasi dengan gubernurnya. Sehingga proses pembebasan tugas bisa berjalan dengan baik," terangnya.

Sekedar informasi, KPK menahan Ratut Atut pada 20 Desember 2013 lalu dengan sangkaan dugaan suap Pilkada Lebak. Atut juga menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Tahun Anggaran 2011-2013.