TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali mengakui adanya permintaan uang Rp 10 miliar terkait sengketa pemilihan gubernur Jawa Timur yang disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui BlackBerry Messenger (BBM). Namun permintaan uang itu tidak ditanggapinya maupun oleh calon gubernur Jatim yang diusung Golkar, Soekarwo.

"Saya kira itu sudah ya, teman-teman sudah tahu dan kemudian juga sudah dikonfirmasi kepada yang dituju, yakni Soekarwo. Dan itu telah disampaikan bahwa beliau tidak sama sekali menanggapi itu. Kan teman-teman sudah lihat BBM-nya," kata Zainuddin seusai diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Senin (20/1).

Zainuddin diperiksa dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal Kementeria Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno. Isi pesan BlackBerry (BBM) Akil kepada Zainuddin, merasa geram kepada Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Dalam percakapan BBM tersebut, Akil juga menyebut perwakilan Partai Golkar tidak jelas dalam mengatur sengketa Pilkada Jatim. Akil kemudian mengancam membatalkan kemenangan Soekarwo.

"Gak jelas itu semua, saya batalin aja lah Jatim itu, pusing aja, siapkan 10 m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, nggak mau saya," demikian kutipan BBM Akil.

Lalu, Zainuddin membalas dengan meminta arahan kepada Akil. "Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan."
Saat dikonfirmasi mengenai arahan yang disampaikan Zainuddin kepada Akil sesuai dengan BBM tersebut, wakil ketua Komisi VII DPR ini mengaku hanya bercanda dengan Akil. "Ya biasalah, kayak kita orang lagi becanda-canda gitu," ujar Zainuddin.

Dia membantah dugaan keterlibatan Idrus Marham dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mengurus kemenangan pasangan Soekarwo-Gus Ipul.

Menurut Zainuddin, tidak ada upaya khusus yang dilakukan Golkar untuk memenangkan Soekarwo. "Karena Pak Soekarwo itu yakin bahwa dia menang. Sudah yakin menang, masak sih?" ucap Zainuddin.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Idrus dan Setya sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil. Seusai diperiksa, Setya mengaku diajukan sejumlah pertanyaan, di antaranya, mengenai biaya survei yang dikeluarkan Golkar untuk calon kepala daerah yang diusung partai tersebut.

Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci survei terkait pencalonan kepala daerah mana saja yang ditanyakan penyidik KPK kepadanya selama pemeriksaan.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dalam tiga kasus sekaligus, yakni dugaan penerimaan suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, gratifikasi terkait penanganan perkara di MK, dan tindak pidana pencucian uang.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan suap pemenangan sengketa pemilihan kepala daerah setempat senilai Rp 10 miliar kepada Akil Mochtar yang saat itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi.

"Seluruh warga negara Indonesia harus siap kalau diperiksa," katanya usai rapat koordinasi terkait optimalisasi tugas pemerintahan tanpa korupsi di Kejaksaan Agung, Jakarta, pekan lalu.

Soekarwo membantah ada pembicaraan terkait suap Akil itu melalui tim suksenya Ketua DPD  Golkar Zainudin Amali. Namun, Soekarwo mengakui ada pertemuan dengan Zainudin pada 2 Oktober 2013 sekitar pukul 11.00 WIB di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jalan Pasuruan, Jakarta Pusat.

"Menyampaikan (Rp 10 miliar) saja enggak. Cuma menyampaikan gawat, Pak Zainudin itu memberi tahu saya bahwa Pilgub Jatim itu gawat, apanya yang gawat wong 71.026 saksi semua tanda tangan, sudah clean fairness begitu," katanya. Soekarwo mengakui baru mengetahui dugaan permintaan uang senilai Rp10 miliar oleh Akil dari media massa empat hari lalu.