TRIBUNNEWSCOM.COM, JAKARTA— Partai Gerindra menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Uji Materi UU Pilpres yang menyatakan pemilu digelar serentak pada 2019.

Anggota Dewan Pembina Gerindra Martin Hutabarat menilai dengan Pemilu serentak maka tidak akan menimbulkan gejolak atau masalah baru yang merepotkan semua pihak, meskipun uji materinya diterima.

"Pendeknya ini keputusan yang pas untuk membangun sistem yang baru, tapi tidak mengundang masalah baru," ungkap anggota komisi III DPR dari Fraksi Gerindra ini saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Kamis (23/1/2014).

Menurut Martin, dapat dibayangkan betapa banyaknya problem yang muncul apabila gugatan Effendi Ghazali ini diterima MK dan harus dilaksanakan pada pemilu tahun 2014 ini juga. Sebab andaikatapun pemilunya diundur 2-3 bulan, tetap saja akan banyak masalah yang muncul yang berpotensi mengacaukan pemilu 2014.

Paling tidak, kata dia, Undang-undang atau aturan-aturan yang terkait dengan hal tersebut, sulit dapat dibuat dalam waktu dekat.

Begitu juga soal logistiknya akan menimbulkan banyak masalah karena surat suara untuk pemilu legislatif tanggal 9 April 2014 ini sudah selesai dicetak dan tinggal mengedarkannya saja.

"Kalau dibuat bersamaan, kapan ditenderkan dan kapan sempat mencetak surat suara lagi. Pendeknya Gerindra mendukung keputusan MK ini yang menunda pelaksanaan pemilu bersama menjadi tahun 2019 karena tidak menimbulkan dampak politik dan sosial yang luas," jelasnya.