TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Ketua DPP PKS Indra menilai somasi yang dilakukan pengacara Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) blunder. SBY diketahui melayangkan somasi terhadap Wasekjen PKS Fahri Hamzah dan mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli.

"Secara pribadi SBY tidak bisa melepaskan jabatannya sebagai presiden. Menurut saya itu blunder, menampakkan kepanikan dan ketidakdewasaan atas kritik," kata Indra di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/1/2014).

Menurut Indra, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Fahri Hamzah dan Rizal Ramli sebagai wujud kecintaan terhadap bangsa serta kontrol terhadap kekuasaan.

"Jadi ini bentuk kepanikan, bentuk ketidaksiapan menerima koreksi. Orang mengkritik harusnya dijadikan partner untuk berkaca diri," kata Anggota Komisi IX DPR itu.

Indra yakin somasi yang dilakukan SBY tidak menyurutkan kritik terhadap pemerintahan. Ia menegaskan somasi yang dilakukan SBY bentuk buruk terhadap pendidikan demokrasi.

"Somasi secara politik merugikan SBY dan berimplikasi ke Dmokrat," ujarnya

Diberitakan sebelumnya Tim Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan keluarga melayangkan surat undangan klarifikasi kepada Fahri Hamzah.

Surat tersebut dilayangkan terkait pernyataan Fahri Hamzah dalam sebuah media nasional yang terbit pada 15 Januari 2014. Dalam artikel yang berjudul 'Segera Periksa Ibas', Fahri mengatakan bahwa 'Dalam kasus Hambalang, sudah jelas banyak terdakwa yang menyebut Ibas menerima uang dari proyek tersebut, namun hingga kini, tidak ada pemanggilan KPK.