TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo menilai Gita Wirjawan tengah memainkan pencitraan dengan mundur sebagai Menteri Perdagangan untuk fokus konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat.

Apalagi, momentum yang diambil Gita adalah tahun politik 2014, menjelang Pemilu 2014 digelar.

Namun, Politisi Golkar ini melihat pencitraan yang dilakukan Gita tidak akan bergayung-sambut. Pasalnya, para petani merasa dizolimi dengan kebijakan impor pangan yang sangat merugikan mereka.

Menurut Firman, persoalan besar itu dinilai sangat menyakiti hati para petani. Khususnya mengenai pengadaan impor beras Vietnam bertipe premium yang terjadi pada belakangan ini.

"Jangan sampai dalam situasi dan kondisi seperti persoalan carut marut impor pangan yang sangat menyakiti petani ini. Yakni dengan kondisi Indonesia yang sedang posisi surplus, atau dengan posisi stok pangan pangan diatas cukup, tapi masih mengeluarkan SPI. Apalagi SPI itu tidak pernah ada di Kementerian Pertanian. Ini kan sudah penyimpangan," tegas Politisi Golkar ini di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).

Dengan itu, dia tegaskan, Para Petani tidak akan memilih calon-calon pemimpin Indonesia yang seperti ini. "Dan kebijakan pak Gita ini sudah dicermati, diamati oleh para petani-petani kita, masyarakat di lapisan bawah," jelasnya.

Jadi, dia yakin, citra Gita tidak akan meningkat di mata rakyat khususnya petani di tengah dirinya mengikuti konvensi Capres.

Ditambah lagi, mundurnya Gita, kata Firman, pada saat Kementeri Perdagangan tengah dilanda persoalan besar terkait carut marut impor pangan.

Menurut Politisi Golkar ini, jauh lebih arif dan bijaksana kalau Gita menyelesaikan masa tugasnya sebagai Mendag hingga akhir periode pemerintahan. Sehingga, persoalan besar mengenai carut-marut impor pangan bisa dibenahi dan diatasi menuju yang lebih baik lagi.

"Tentunya kalau saya, harus pertanggung-jawabkan sampai selesai," tegas Politisi Golkar ini di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/2/2014).

Menurutnya, tak masalah kalau Gita mengikuti konvensi Capres di tengah dirinya juga menjabat sebagai Menteri. Itu haknya Gita. Tapi jangan meninggalkan persoalan dan mengatakan ada 3000 personalia Kemendag yang bisa menyelesaikan polemik terkait carut-marut impor pangan.

"Kalau begitu buat apa ada Menteri? Kalau ada 3000 personalia tidak perlu ada Menteri. Serahkan saja kepada 3000 orang itu. Kalau itu, caranya tidak tepat," tandasnya.