TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Manajer Advokasi Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah menilai kehadiran impor beras Vietnam  menunjukkan adanya kepentingan ekonomi politik. Dalam hal ini kekuatan tersebut menjelang berlangsungnya pemilihan umum.

"Pengumpulan uang sebanyak-banyaknya menjadi target para politisi untuk memenangkan pemilu," ujar Said, Selasa (4/2/2014).

Said menilai, ada berbagai cara dilakukan termasuk mengakali peraturan impor. Hal ini terbukti dari berbagai kasus korupsi yang terungkap, terutama di lingkup sektor pertanian.

Said mengatakan, penyalahgunaan izin impor beras khusus jadi alat bagi kelompok tertentu untuk mengumpulkan modal dalam menghadapi perhelatan politik.

"Maklum nilai ekonomi dalam beras impor sangat tinggi apalagi terdapat selisih harga di level nasional," jelas Said.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag), menyatakan akan menyelidiki laporan pedagang beras di Pasar Induk Beras Cipinang, terkait adanya beras impor jenis medium. Kementerian Perdagangan memberikan izin untuk impor 16.000 ton beras premium.

Sebanyak 16.000 ton beras impor asal Vietnam itu diketahui beredar di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, dengan harga Rp 8.300 per kilogram hingga Rp 8.500 per kg. Beras sejenis produksi petani lokal Indonesia dijual dengan harga Rp 9.000 per kg.