TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berpendapat setuju dana saksi untuk partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) yang dibiayai negara.

Namun, Ketua Umum PKPI, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso tegaskan, saksi yang diadakan Bawaslu harus tetap memiliki hubungan emosional dengan Parpol, bukan lepas ikatan emosional dengan Parpol. Hal ini penting agar fungsi pengawasan itu benar-benar bisa memperjuangkan hak Parpol.

"Saksi ada, tetapi memang harus ada hubungan emosional dengan kita. Supaya ngerti parpol kita," tegas Sutiyoso disela Diskusi Dalam Rangka Harlah PKPI Ke-15, Rabu (5/2/2014) di Media Center DPN PKPI, Jakarta.

Selain itu, menurutnya, dengan saksi memiliki ikatakan emosional, juga mencegah terjadinya main mata. "Semua bisa terjadi, maka semua jadi pengawas. Karena azas pemilu jurdil," tuturnya.

Lebih lanjut kata dia, dana saksi diberikan langsung Bawaslu kepada para saksi yang bertugas di TPS. Bukan disetorkan pemerintah kepada Parpol.

"Kalau saya kepengennya, Bawaslu saja yang membayarkan ke para saksi," ungkap Sutiyoso.

Alasannya, kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini, PKPI ingin penggunaan dana saksi ini bisa dipertanggungjawabkan dan transparan serta bebas dari kepentingan lain. Apalagi nantinya muncul kecurigaan publik dana tersebut diselewengkan Parpol.

"Kita ingin menerima bersih saja. Kita tak ingin nantinya repot, dikira kita korupsi dari dana saksi itu," tegas dia.

Lebih lanjut dia ungkapkan, bahwa PKPI setuju dengan rencana membiayai saksi untuk partai politik di tempat pemungutan suara (TPS) dibiayai negara.

"Bagi PKPI, anda tahulah ya, Partai yang saya pimpin itu sumber dananya darimana. Karena saksi itu bagian penting untuk mencegah kecurangan," ujarnya.

Dijelaskan, PKPI tidak akan mempu membiayai saksi-saksi yang akan mengawasi TPS yang jumlahnya puluhan ribu jumlahnya. Apalagi, dana yang dikeluarkan untuk saksi itu jumlahnya besar. "Ya itu pastinya tidak akan terjangkau oleh partai kita," tuturnya.

Di sisi lain, kata dia, PKPI dan semua pihak ingin Pemilu 2014 ini tidak ada lagi kecurangan. Maka dibutuhkan peran dari para saksi di TPS.

"Tentu PKPI mendukung tentang dana saksi yang akan digulirkan pemerintah itu," jelasnya.

Lebih lanjut dia tegaskan, yang paling penting mengenai dana saksi adalah bisa dipertanggung-jawabkan Partai Politik. Kalau dana saksi itu disalurkan melalui Partai Politik.