Munarman SH: Kasus Corby Mestinya Pemerintah Sesuai Jargon dan Tindakan
Dewan Pakar Front Pembela Islam (FPI) Munarman SH meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas dalam memberantas narkoba.
Editor: Rachmat Hidayat
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pakar Front Pembela Islam (FPI) Munarman SH meminta kepada pemerintah untuk bersikap tegas dalam memberantas narkoba.
Salah satunya, dengan tidak memberikan pembebasan bersyarat kepada terpidana narkoba warga Australia, Schapelle Corby.
"Dalam kasus Corby, mestinya semangat pemberantasan narkoba sesuai antara jargon dan tindakan.Ngomongnya anti narkoba, tapi penjahat narkoba dipermudah dan diperingan hukumannya. Jadi, terkesan pemerintahan SBY seperti pro terhadap narkoba dan miras," tegas Munarman SH dalam pernyataannya kepada Tribunnews.com, Kamis (6/2/2014).
Diberitakan sebelumnya, Corby, wanita asal Gold Coast, Australia ini divonis 20 tahun penjara di Bali di tahun 2005 setelah kedapatan membawa 4,1 kilogram marijuana di tas bodyboard miliknya di bandara Denpasar.
Corby, kini berharap diperbolehkan menjalani sisa masa hukumannya di rumah kakaknya, Mercedes, di Bali.
Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin kemudian menegaskan, Schapelle Leigh Corby, belum tentu mendapatkan pembebasan bersyarat.
Ia menegaskan, pembebasan bersyarat untuk Corby masih ditelaah termasuk kepada 1700 terpidana lainnya. Besok pemerintah akan mengumumkan secara resmi terkait ini.
Munarman kembali menegaskan, jangan sampai ada 'bergaining' antara pemerintah dengan pemerintah Australia yang terkesan lemah. Bahkan, terkesan hubungan Australia dengan Indonesia ini, ia ibaratkan majikan dengan kacung.
"Lihat saja dalam berbagai kasus, mulai dari masuknya Angkatan Laut Australia ke perairan indonesia, Menhan ngomongnya mau nanya ke AL dulu apa bener mereka masuk? Padahal AL Ausie sudah mengakui mereka masuk ke parairan Indonesia, lantas Menhan Indonesia diam saja, tak lakukan apapun," Munarman mencontohkan.
"Dan dalam kasus narkoba yang melibatkan warga Aussie, berkali kali warga Aussie mendapat perlakuan lunak, seperti keringan hukuman sampai grasi. Aneh, padahal kalau dengan warga negara sendiri galak pemerintahan SBY ini. Seperti ada kartu truf yang dimiliki oleh Aussie dalam bargain dengan Pemerintahan SBY," Munarman mencurigai.
