TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Brigjen Pol Jimmy Palmer Sinaga tahu dirinya dipercaya menjadi Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) kala dirinya sedang berda di rumah sesaat setelah Telegram Rahasia (TR) keluar pada 29 Januari 2014.

Dirinya yang saat itu masih menjabat sebagai Direktur Program Sarjana STIK Lemdikpol pulang dari tempatnya berdinas ke rumah tanpa berpikir akan ada kabar membahagiakan datang. Sampai akhirnya pada malam itu, Jimmy mendapatkan kabar dari temannya.

"Saya tahunya (ditunjuk jadi Kapolda Sulut) setelah ada TR, awalnya saya tidak tahu. Jadi kenapa ditunjuk Pak Kapolri yang tahu, beliau tentu yang menilai kita dan tentu beliau memilih siapa yang cocok untuk memimpin di daerah," ungkapnya saat berbincang dengan wartawan di Gedung Bhayangkari, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2014).

Jebolan Akademi Kepolisian Tahun 1982 tersebut mengetahui dirinya ditunjuk menjadi Kapolda Sulut setelah temannya yang kini menjabat Wakil Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Wakabaharkam) Polri Irjen Pol Ngadino.

"Yang pertama kali memberi tahu kawan saya, Wakabaharkam. Sudah malam keluarnya. Saya tidak tahu awalnya, pas TR sudah beredar baru tahu," katanya.

Perwira tinggi yang banyak berkecimpung di Brimob Polri ini bersyukur atas jabatan promosi yang dianugerahkan kepadanya.

Ia merasa memang dari segi latar belakang pendidikan, seluruh pendidikan di kepolisian sudah ia jajaki. Memang menjadi seorang Kapolda merupakan impian bagi setiap perwira dalam menjalani karir di kepolisian.

"Tentu ada cita-cita jadi Kapolda. Dari aspek kepangkatan sudah memenuhi persyaratan, aspek pendidikan semua pendidikan sudah kita selesaikan," ucapnya.

Ditanya apa yang tepikir saat menjadi Kapolda Sulawesi Utara, Jimmy mengatakan bahwa untuk program di Polda Sulut dirinya belum bisa menentukan karena dirinya belum mengetahui bagaimana keadaan di wilayah yang beribukota provinsi Manado tersebut. Ia hanya akan menjalankan apa yang sudah diprogramkan dan di gagas pendahulunya Brigjen Pol Robby Kaligis.

"Kalau program apa di sana, saya belum tahu seperti apa di sana, tetapi berdasarkan informasi, kebijakan Pak Kapolri kan sudah ada tadi amanat sudah ada. Bagaimana gelar pasukan sebanyak mungkin di sana, apalagi sekarang mau menghadapi Pemilu," ungkapnya.