Kepala Daerah Ogah Prioritas Program KB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Program Keluarga Berencana (KB) di zaman otonomi daerah sebenarnya bisa lebih baik dibandingkan saat terpusat.

Namun celakanya, hanya sebagian kecil saja kepala daerah yang mempunyai kepedulian terhadap program KB. Sisanya menganggap program KB tidak perlu.

"Otonomi yang besar sangat ditentukan visi misi pemerintah daerah yang diberikan mandat rakyat. Tapi biasanya program KB tidak masuk dalam kontrak politik," kata Kepala BKKBN Fasli Jalal di Jakarta, Jumat (7/1/2014).

Tidak dimasukkannya program KB sebagai prioritas membuat pemerintah daerah enggan mengeluarkan uang untuk pembangunan program KB.

"Ini berbeda dengan sebelum reformasi saat kabupaten kota berjumlah 379 buah. Masing-masing mempunyai kantor KB yang kokoh juga fasilitas mobil dan sepeda motor. "Sekarang ini berkurang separuhnya. Pejabat menjadi pejabat eselon 3 dan 4 di kabupaten kota. PPL ditugaskan di bidang lainnya," kata Fasli. (eko sutriyanto)