TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kasus pemberian grasi kepada Schapelle Leigh Corby yang membuat ratu mariyuana itu bebas bersyarat dari Lapas Kerobokan Bali, membuat Partai Gerindra mendesak pemerintah untuk memperketat pemberian grasi.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, mengatakan bahwa ia menghargai hak prerogatif Presiden dalam pemberian grasi kepada Corby.

"Grasi memang hak Presiden atas pertimbangan-pertimbangan. Tapi ke depan pemberian grasi memang perlu diperketat," tegas Martin dalam keterangannya, Selasa (11/2/2014).

Menurut Martin, belajar dari kasus Corby ini, Presiden harus lebih selektif dalam memberikan grasi terhadap pelaku kejahatan dalam kasus korupsi, narkoba, dan terorisme.

"Jangan sampai pemberian grasi menimbulkan kesan bahwa seseorang bisa bebas melakukan pelanggaran hukum di Indonesia," cetusnya.

Martin juga berharap untuk kedepannya pemimpin bangsa dapat lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan grasi dan pengurangan hukuman lainnya.

"Persoalan narkoba merupakan masalah yang serius. Jangan sampai ke depannya penyalahgunaan narkoba meluas karena masyarakat menganggap nantinya para pelanggar hukum akan diberi pengampunan. Nantinya akan semakin banyak pelanggar hukum yang meminta grasi. Hal ini tentunya harus dihindari," tukasnya.