TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Kebhinekaan untuk Pemilu Berkualitas mendatangi Dewan Pers meminta lembaga pengawasan itu untuk mengawasi liputan dan tayangan kampanye pemilihan umum 2014 yang menghormati keberagaman agama dan keyakinan.

Hal itu diungkapkan oleh Ahmad Suaedy, Koordinator Abdurrahman Wahid Centre for Inter-Faith Dialogue and Peace di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2014).

"Media massa harus bertanggung jawab mendidik publik untuk berdemokrasi yang berkeadilan dengan mengawal Pemilu 2014 agar bebas dari diskriminasi dan intoleransi," kata Ahmad.

Ahmad menuturkan, dengan pengaruh yang luar biasa terhadap publik, media massa punya peran penting memberi ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pemilu 2014. Tetapi menurutnya, kebebasan tersebut harus tetap menghormati dan melindungi hak-hak kebebasan kelompok minoritas.

"Media massa tidak boleh memuat atau memberitakan kampanye-kampanye Pemilu yang merendahkan, melecehkan dan menyerang kelompok agama atau kepercayaan tertentu yang berbeda dengan kalangan mainstream," tuturnya.

Lebih jauh Ahmad mengatakan, hak dan kebebasan warga negara untuk beragama dan berkeyakinan dijamin konstitusi.

"Setiap bentuk perbedaan dalam beragama dan berkeyakinan yang ada di Indonesia tidak boleh dijadikan bahan atau alasan untuk peserta pemilu untuk menghina atau menyerang dalam melakukan kampanye," ucapnya.