JPPR: Bawaslu Jangan Lambat Lagi Awasi Produksi Logistik

TRIBUN, JAKARTA - Proses pengadaan dan distribusi logistik kepemiluan seperti surat suara, tinta, sidik jari, alat bantu tuna netra, kotak dan bilik suara, sedang berjalan. Namun, Badan Pengawas Pemilu belum memberikan laporan pengawasan.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Haifdz, meminta agar Bawaslu jangan lagi ketinggalan mengawasi proses pengadaan logistik Pemilu 2014 yang telah berjalan.

Diberitakan, Komisi Pemilihan Umum menargetkan pertengahan Maret, seluruh logistik telah selesai dan didistribusi ke daerah-daerah. Misalnya distribusi surat suara calon DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota, dipastikan sampai ke gudang KPU Kabupaten atau Kota medio Maret.

Menurutnya, dalam proses pengadaan logistik ini, Bawaslu belum mempunyai hasil pengawasan sejauh mana keberhasilan pengadaan logistik.

"Bawaslu beserta jajarannya di bawah jangan terlambat lagi untuk mengawasi proses ini. Tahapan pengawasan yang dilakukan harus bersamaan dengan proses produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh KPU," ujar Masykurudin di Jakarta, Kamis (13/2/2014).

Masykurudin mengingatkan, bahwa kebersamaan tidak hanya menyangkut soal waktu tetapi juga mendeteksi secara dini apabila ditemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi selama produksi dan distribusi.

Kepastian jumlah, kualitas dan ketepatan waktu distribusi logistik harus jadi fokus utama Bawaslu. Aspek pencegahan harus dirumuskan, agar apabila terlambat dan salah pengiriman, jumlah yang kurang dan kualitas yang tak sesuai spesifikasi, Bawaslu dapat dengan cepat menemukannya dan segera memberikan rekomendasi solusinya.