TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Berbagai pihak, terdiri dari petani, pemilik pabrik rokok, akademisi, pemerintah provinsi (pemprov), budayawan, akademisi di Jawa Tengah akan membentuk Forum Pertembakauan. Tujuan pembentukan forum , untuk menentang kebijakan anti tembakau oleh pemerintah.

Nantinya, organisasi yang bersifat non struktural pemerintah akan disahkan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Lewat wadah ini, para pemangku kepentingan (stakeholder) tembakau bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah tentang berbagai kebijakan pertembakauan.

"Badan itu menjadi kekuatan perlawanan petani dan industri kretek terhadap kekuatan asing yang mengancam tembakau dan kretek kita," ujar Mohammad Sobari, budayawan, penggagas forum tersebut (16/2/2014).

Saat ini, pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan yang merugikan petani tembakau dan industri tembakau. Sebut saja Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 tahun 2012 tentang Pengendalian Tembakau. Termasuk juga Undang-Undang tentang Kesehatan dan Rancangan UU Tembakau.

Tidak hanya itu, rencana pemerintah meratifikasi Framework Convention on Tobacco  Control (FCTC) menjadi ancaman serius bagai pertembakauan di Tanah Air.

Sobari mengatakan, forum ini terbentuk karena pemerintah tidak punya posisi tawar yang baik atau lebih patuh pada asing. Pemerintah juga terkesan loyo memperjuangkan kepentingan petani, karena itu perlu desakan dari masyarakat.

"Apalagi regulasi harus melibatkan petani tembakau dan industri kretek, jadi keterpihakan kepada rakyat harus kuat," jelas Sobari.