TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  DPP PDI Perjuangan menyatakan telah berbicara dengan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Hal itu berlangsung ditengah kabar Rismaharini ingin mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya.

"Kita diskusi membicarakan masalah-masalah yang terjadi di Surabaya dan Ibu Risma menceritakan persoalan-persoalan yang muncul didlam penataan kota Surabaya," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo melalui pesan singkat, Rabu (19/2/2014).

Masalah Kota Surabaya yang muncul antara lain Kebun Binatang, Lokalisasi Dolly, pembangunan jalan tol serta solusi mengatasi banjir.

"Wajar setiap kota ada dinamika yang dihadapi setiap kepala daerah tidak hanya Wali Kota Surabaya," kata Anggota Komisi I DPR itu.

PDI Perjuangan juga membantah adanya persoalan antara Rismaharini dengan partai. Juga antara Rismaharini dengan Wakil Walikota (Wawali) Surabaya Wishnu Sakti Buana.

"Usulan Wawali kan ranah partai yang mengusungnya. Ibu Risma akhirnya tidak masalah beliau hadir di DPRD. Soal tidak hadir pelantikan karena beliau sakit. Wisnu Wakil Ketua DPRD Surabaya dan Ketua DPC Surabaya yang dulu merekomendasikan ibu Risma jadi Wali Kota Surabaya," tuturnya.

Mengenai isu mundurnya Rismaharini, Tjahjo mengatakan PDIP mulai mencermati. berkerjanya skenario hitam.
"Skenario ini tidak hanya bekerja dengan cara-cara yang tidak demokratis seperti penggunaan instrument negara, namun juga skenario dengan menggunakan politik pemecah belah," imbuh Tjahjo.

Menurut Tjahjo, politik pecah belah tersebut diawali dengan kerja oknum intelijen untuk melihat potensi konflik di internal Partai. Potensi konflik ini kemudian diperbesar melalui politik adu domba.

"Namun pada saat bersamaan dilakukan pendekatan pada tokoh-tokoh internal yang akan digalang dengan berbagai opsi," katanya.

Tjahjo mengatakan gelagat ini juga terjadi pada kasus Walikota Surabaya Rismaharini.

"PDIP melihat bahwa siapapun yang memimpin Kota Surabaya dan kota-kota lain di Indonesia, pasti akan dihadapkan pada berbagai benturan kepentingan. Kebijakan jalan Tol misalnya di Surabaya. Posisi Walikota berseberangan dengan posisi gubernur Jatim dengan berbagai kepentingannya. Lebih-lebih kalau kita melihat bahwa keduanya dicalonkan oleh Partai yang berbeda," ujarnya.

Tjahjo mengatakan pihaknya sangat menyayangkan adanya pihak-pihak tertentu yang cenderung menempuh jalan pintas, dan lebih memilih merekrut mereka yang sudah jadi dan sukses sebagai kepala daerah, daripada melakukan kaderisasi internal.

"Membajak kepala daerah dari Partai lain, merupakan langkah yang tidak sejalan di dalam  menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat," tuturnya.

Ia mengaskan PDIP memberikan dukungan kepada kepemimpinan Risma dan Wisnu untuk menyelesaikan tugasnya membangun masyarakat daerah Surabaya hingga pada akhir masa jabatannya.

"Tugas menjadi pemimpin memang tidak mudah, berbagai tekanan itu, justru akan memperkuat karakter kepemimpinan. Saya yakin Ibu Risma itu seorang pemimpin sehingga tidak akan menyerah seberapapun berat tekanan yang dihadapi," katanya.